Merdeka.com - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean tidak yakin mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo masuk ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) bakal calon presiden petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bakal calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sebab karier Gatot sebagai Panglima diakhiri sebelum masa pensiunnya tiba.

"Saya agak sulit membayangkannya. Bisa sama tidak cara pandangnya antara Pak Gatot dengan koalisi Pak Jokowi. Kita tahu bagaimana Pak Gatot kariernya diakhiri sebelum pensiun," kata Ferdinand saat dihubungi, Kamis (23/8).

Menurutnya putusnya karier sebelum masa pensiun justru akan menjadi hambatan bagi Gatot untuk bisa bergabung di TKN Jokowi-Ma'ruf.

"Mungkin ini akan menjadi hambatan tersendiri bagi Gatot dan parpol koalisi Jokowi untuk bisa bersama sama," ungkapnya.

"Tetapi apakah Pak Gatot akan memutuskan dengan Prabowo atau Jokowi ya kita belum tau. Tetapi komunikasi di kita jalan terus," sambungnya.

Ferdinand tak mempermasalahkan jika ada pihak yang mengklaim Gatot gabung ke TKN Jokowi. Tetapi dia menegaskan, koalisinya terus membangun komunikasi intensif dengan Gatot untuk bisa mengajaknya mendukung pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Tapi yang jelas bahwa saat ini koalisi pemenangan Prabowo-Sandi sedang membangun komunikasi yang intens dengan Pak Gatot," ucapnya.

Sebelumnya, Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Koalisi Indonesia Kerja tengah mempertimbangkan sosok dari unsur militer menjadi ketua tim kampanye nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Nama mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn Moeldoko dipertimbangkan.

Pertimbangan sosok dari unsur militer untuk mengimbangi strategi koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang disebut bakal menunjuk mantan Panglima TNI Jenderal Purn Djoko Santoso sebagai ketua tim pemenangan.

"Bisa. Bisa Gatot, bisa pak Moeldoko dan bisa yang lainnya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8).