Merdeka.com - Mabes Polri mencopot Brigjen Hasanuddin dari jabatan Wakapolda Maluku. Pencopotan Hasanuddin ini tertuang dalam Telegram Rahasia No: ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal (20/6) kemarin.

Brigjen Hasanuddin dimutasi menjadi analis kebijakan utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri. Posisi Hasanuddin digantikan oleh Brigjen A Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Pencopotan Brigjen Hasanuddin mendapatkan apreasiasi dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut pencopotan Hasanuddin terkait dugaan keterlibatannya membantu kampanye Irjen (Purn) Murad Ismail sebagai Calon Gubernur di Pilkada Maluku.

"Ind Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Kapolri Tito Karnavian yang sudah bertindak cepat dan tegas mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin yang sudah berkampanye untuk mendukung Paslon Irjen (Purn) Murad Ismail di Pilgub 2018," kata Pane melalui keterangan tertulisnya, Kamis (21/6).

IPW menyadari keberpihakan Hasanuddin kepada Murad di Pilkada Maluku tak lepas dari hubungan dekat keduanya. Hasanuddin dan Murad diketahui berasal dari angkatan sama di Akpol 1985.

Dengan pencopotan Hasanuddin, IPW berharap Polri dapat menjaga netralitasnya selama Pilkada berlangsung. Pihaknya juga meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak segan mencopot anggotanya yang tidak netral di Pilkada.

Saat ini, kata Pane, IPW telah membentuk tim untuk memantau netralitas polisi di Pilkada 2018. Tim dibentuk karena banyaknya laporan soal ketidaknetralan polisi di beberapa daerah.

"Sebab cukup banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama dari Sumut, Jabar, Kaltim, dan Maluku," jelasnya.

Lebih lanjut, IPW berharap seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif mengawasi polisi agar tetap netral dan profesional saat Pilkada.

"Sehingga sikap profesionalisme dan netralitas Polri tetap terjaga dan Polri benar benar bisa dipercaya masyarakat," tandas Pane.