Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kampanye untuk Rieke-Teten, Jokowi langgar aturan

Kampanye untuk Rieke-Teten, Jokowi langgar aturan Jokowi di kampanye Rieke-Teten di Depok. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selama dua hari kemarin (Sabtu-Minggu) berkampanye untuk pasangan Rieke-Teten di Pilgub Jawa Barat. Jokowi yang juga kader PDIP ini bahkan didaulat menjadi juru kampanye untuk pemenangan pasangan nomor lima itu.

Namun rupanya kampanye yang dilakukan oleh Jokowi ini telah melanggar aturan dalam PP Nomor 14 Tahun 2009 tentang izin cuti pejabat daerah. Dalam PP tersebut Gubernur yang ingin melakukan kampanye baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain harus lebih dulu mengajukan izin cuti kepada Menteri Dalam Negeri.

"Dalam PP tersebut diatur bahwa paling lambat mengajukan izin cuti adalah 12 sebelum hari H. Tetapi yang terjadi (Jokowi) baru mengajukan izin cuti sehari sebelumnya yakni Hari Jumat tanggal 15 (Februari) jam 2 siang," ujar Juru Bicara Kemendagri Raydonnyzar Moenek saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (18/2).

Tak hanya soal batas pengajuan cuti, Jokowi juga tidak memenuhi unsur maksud dan tujuan. Dalam surat pengajuan cuti sesuai dengan ketentuan PP di atas harus juga disertakan mengenai jadwal, waktu dan tujuan kampanye. Namun dalam surat pengajuan cuti yang diajukan Jokowi tidak dijelaskan tentang hal tersebut.

"Dalam surat itu tidak clear tentang maksud dan tujuan cuti. Di sana hanya dijelaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, ini kan tidak jelas. Kampanye atau untuk apa?" terangnya.

Karena tidak memenuhi persyaratan tersebut, Mendagri akhirnya tidak menerbitkan izin cuti kepada Jokowi untuk berkampanye di Pilgub Jawa Barat. Namun demikian, wali kota Solo itu tetap nekat berkampanye dan menjadi jurkam pasangan Rieke-Teten.

"Ya memang tidak kami terbitkan, karena sudah menyalahi norma dalam PP tersebut," tambah Raydonnyzar.

Meski demikian, soal sanksi Mendagri menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu. Menurutnya, hal itu sudah masuk ranah Bawaslu.

"Soal sanksi itu ranah Bawaslu. Harusnya ketika ada pejabat negara yang ikut kampanye ditanya dulu mana surat izin cutinya. Yang jelas kita memang tidak terbitkan izin cutinya," imbuhnya.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Relawan Prabowo: Presiden Jokowi Ikut Kampanye, Apa yang Perlu Dikhawatirkan?

Relawan Prabowo: Presiden Jokowi Ikut Kampanye, Apa yang Perlu Dikhawatirkan?

Meskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan

Baca Selengkapnya
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kaesang Ingin Ajak Jokowi Kampanye untuk PSI: Tapi Beliau Sibuk

Kaesang Ingin Ajak Jokowi Kampanye untuk PSI: Tapi Beliau Sibuk

Kaesang tak mengetahui apakah Jokowi akan mengajukan cuti untuk kampanye Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Anies: Sebelumnya Kami Dengar Netral dan Mengayomi Semua

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, Anies: Sebelumnya Kami Dengar Netral dan Mengayomi Semua

Reaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
Ketum Projo Menjawab Teka-Teki soal Pilihan Jokowi di Pilpres 2024

Ketum Projo Menjawab Teka-Teki soal Pilihan Jokowi di Pilpres 2024

Budi Arie menyebut masyarakat sudah paham kemana Presiden Jokowi akan menjatuhkan pilihan.

Baca Selengkapnya