'Kalau tak punya duit jangan dibangun dong gedung DPR baru'
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyatakan, dirinya sepakat apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo hendak menunda rencana pembangunan Gedung baru DPR RI. Apalagi bila anggaran negara memang tak mencukupi.
"Pemerintah kan, kalau kita dengar tax amnesty tak tercapai, tak punya duit. Kalau tak punya duit, jangan dibangun dong (gedung DPR baru). Kan pembangunan itu bisa multiyears. Kalau tak ada duit, jangan dibangun," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).
Politisi PDIP ini menambahkan, jika mau jujur, gedung DPR saat ini memang sudah tidak cukup menampung aktivitas padat parlemen. Termasuk fasilitas yang ada di Kompleks Parlemen Senayan tidak memadai.
Namun, tegas Trimedya, rencana pembangunan gedung baru DPR selama ini kerap dipersoalkan masyarakat karena prosesnya kurang transparan.
"Maka kalau mau bangun, disampaikan kepada masyarakat. Apa yang tak disetujui masyarakat jangan dibangun," tegas Trimedya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tetap melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru. Pasalnya, pemerintah memprioritaskan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Moratorium ini juga berlaku untuk pembangunan kompleks DPR. Pemerintah tetap membangun gedung yang sangat dibutuhkan, seperti kepentingan pendidikan serta antiterorisme dan narkoba.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sempat Memanas, Massa Demo di Depan Gedung DPR Dibubarkan Paksa Polisi
Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI
Baca SelengkapnyaBangun Rumah untuk Masyarakat, Dirut MedcoEnergi: Keberhasilan Perusahaan Tak Hanya Dinilai dari Finansial
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi Kerahkan 2.304 Personel Kawal Demo Kepala Desa di Depan Gedung DPR
Personel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca SelengkapnyaKPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaCak Imin Banggakan SlepetNomic, Pembangunan Pakai Hati dan Otak
Proyek menyedot uang rakyat yang hanya untuk selera tertentu akan dislepet.
Baca SelengkapnyaDPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaJelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca Selengkapnya