'Kalau tak cocok dengan Jokowi, 5 tahun lagi ganti pilih yang lain'
Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menyatakan, dengan adanya pasal penghinaan presiden itu justru membuat masyarakat menjadi enggan melontarkan hinaan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kata dia, jika masyarakat yang kesal dengan kinerja Presiden cukup dengan tidak memilihnya kembali di Pemilihan Presiden selanjutnya.
"Kalau tidak cocok, ya lima tahun lagi kita ganti, kita pilih yang lain, mekanismenya ada. Jadi tidak perlu menghina-hina. itu kan pikiran negatif," kata Bambang saat dihubungi, Senin (10/8).
Selain itu, kata dia, pasal penghinaan presiden sudah sesuai dengan dasar negara Pancasila. Menurut dia, menghina Presiden merupakan sebuah hal yang wajar untuk mendapatkan hukuman.
"Apakah patut menghina kepada Presiden seperti ini? Kalau pasal penghinaan itu dihidupkan, bagi PDIP, itu sesuai dengan hati nurani kita saja, kita punya pondasi, nurani kita adalah Pancasila,"
Sementara itu, dia yakin kader PDIP yang duduk di Komisi III DPR mampu meloloskan Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang. "Para ahli hukum kami di komisi III paham soal itu. Tentu saja mereka jago di Komisi III. Garis kita, tata nilai kita, kita pakai tata nilai yang beradab, berkeadilan," tegasnya.
Mahkamah Konstitusi telah menolak salah satu pasal dalam draf KUHP yang berisi tentang penghinaan terhadap Presiden pada tahun 2006. Namun, di era Presiden Joko Widodo pasal tersebut kembali dihidupkan dan telah disodorkan ke DPR agar disahkan menjadi undang-undang.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tak Perlu Deklarasi, Analis Sebut Arah Politik Jokowi ke PSI
Walaupun belum keluar dari PDIP, Jokowi dinilai sudah sangat erat dengan PSI.
Baca SelengkapnyaDasco Heran Hasto Ungkap Jokowi Mau Ambil Posisi Ketum PDIP Megawati
Dia pun berharap agar seluruh partai politik dalam dinamika pergantian pimpinan dapat berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaAhok: Saya Petugas Partai, Karena Kader yang Dilatih
PDIP disebutnya sebagai partai yang konsisten dalam memperjuangkan Ideologi Pancasila.
Baca SelengkapnyaPDIP Sengaja Tak Undang Jokowi ke HUT ke-51, Sudah Tak Butuh Elektoral Presiden?
PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke HUT PDIP.
Baca Selengkapnya