Merdeka.com - Pasangan calon yang diusung PDIP dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Aryawan (Puspayoga-Aryawan) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menolak rekapitulasi hasil perhitungan surat suara dan menuding KPU Bali melakukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan Pilgub.

"Kami hadir dengan adanya opening statement, bukan karena kami tidak siap kalah. Kami sebenarnya tidak ingin ke MK. Dari awal kami menolak rekap yang dibuat oleh KPU, karena hasil hitungannya memang merugikan pihak pemohon. Itu terbukti dengan setiap hari beredar angka-angka yang selalu berbeda yang dikeluarkan oleh KPU," ujar kuasa hukum Puspayoga-Aryawan, Arteria Dahlan, dalam sidang perdana di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (10/6).

Arteria mengatakan, KPU Bali banyak melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. "Misalnya, mengenai C-1, fakta yang terjadi di lapangan semuanya asli, tetapi hasilnya bisa berbeda-beda. Selain itu, adanya pemilih yang melakukan pemilihan berulang-ulang. Itu terjadi di Buleleng," kata dia.

Selain itu, terang Arteria, pelanggaran lain yang dilakukan KPU Bali adalah membolehkan pemilih menggunakan kartu undangan memilih milik orang lain untuk menyalurkan suara di TPS. Hal itu pernah disampaikan pemohon dalam rapat pleno tapi tidak direspon oleh KPU Bali.

"KPU tidak pernah merespon apa yang pemohon laporkan, misalnya ada kesalahan di TPS 1. tapi KPU malah tidak melakukan pemantauan," terang Arteria.

Tak hanya itu, Arteria juga menilai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan surat suara yang digelar KPU Bali sebatas formalitas saja. Hal ini karena tidak terdapat data resmi untuk rekapitulasi. "Saya hadir saat pleno itu, tapi tidak ada yang bawa data asli," ungkap dia.

Selanjutnya, ucap Arteria, kliennya juga mengajukan gugatan kepada pasangan I Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pastika-Sudikerta) karena telah melakukan kampanye gelap. Menurut dia, kampanye gelap itu menyebut jika masyarakat memilih pasangan Puspayoga-Aryawan, maka Bali akan menjadi Islam.

Terkait gugatan ini, Ketua MK Akil Mochtar mengingatkan kepada pemohon untuk melengkapi semua berkas yang dibutuhkan termasuk daftar saksi yang akan dihadirkan demi kelancaran sidang. "Kepada pemohon, kalau saudara ini mengajukan permohonan, tolong dibuat daftar buktinya, seperti alamat rumahnya di mana, namanya siapa, agamanya apa, apa yang mau disampaikan, sehingga lebih terfokus dan mendukung alasan yang Pemohon sampaikan. Tolong juga disiapkan bukti-buktinya biar jelas. Serahkan juga soft copy-nya," saran dia.

Pilgub Bali dimenangkan oleh pasangan Pastika-Sudikerta yang diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pasangan Pastika-Sudikerta meraup 1.063.734 suara atau 50, 02 persen suara sah, sedangkan pasangan Puspayoga-Sukrawan meraup 1.062.738 suara atau 49,98 persen suara sah.