Merdeka.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dikabarkan telah ditawari Presiden Jokowi Widodo kursi Menteri Sosial. Jabatan yang ditinggalkan rekan separtainya di PDIP, Juliari Batubara karena kasus korupsi bantuan sosial.

Menanggapi kabar tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, tidak masalah latar belakang partai politik atau dari kalangan profesional mengisi kursi Menteri Sosial. Itu merupakan hak Presiden Jokowi untuk memutuskan.

Namun, Mardani mengatakan, sosok pengganti Juliari perlu diawasi ketat dan dijamin tidak akan melakukan tindak pidana korupsi.

"Siapa penggantinya hak Pak Jokowi. Mau dari parpol atau profesional pastikan semua diawasi dengan ketat dan tidak melaksanakan korupsi," kata Mardani melalui pesan singkat, Senin (14/12).

Mardani tidak masalah apabila Risma yang ditunjuk sebagai Mensos. Dia menilai, Risma merupakan sosok yang bisa bekerja.

"Bu Risma sosok yang bisa bekerja," ucap anggota Komisi II DPR RI ini.

Bocoran dari PSI

Diberitakan, Risma dikabarkan mendapatkan tawaran menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Juliari Peter Batubara yang tersangkut kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.

"Saya dapat kabar bahwa Ibu Risma ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya Yusuf Lakaseng, Minggu (13/12) seperti dikutip Antara.

Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku belum ada informasi Presiden Joko Widodo menawarkan Risma menjadi Menteri Sosial.

"Saya belum mendengar informasi adanya tawaran Presiden Jokowi kepada bu Risma untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari," ujar Basarah kepada wartawan, Senin (14/12).

Basarah menuturkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki kewenangan dan hak prerogatif menugaskan dan mengusulkan kader PDIP menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju. Siapa kader PDIP calon pengganti Juliari tergantung keputusan Megawati.