Juni, PKB evaluasi dukungan pada Jokowi
Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan syarat kepada Presiden Joko Widodo jika ingin kembali didukung di Pilpres 2019. Salah satunya menyangkut agenda keumatan yang wajib dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.
Salah satu bentuk agenda keumatan ialah program pemberdayaan ekonomi yang langsung menyasar rakyat kecil.
"Agenda ekonomi umat sangat penting," ujar Wasekjen PKB, Daniel Johan kepada merdeka.com, Senin (2/4).
Sejumlah program pemerintah Jokowi dirasa belum memenuhi agenda keumatan yang menjadi syarat PKB kembali mendukung tahun depan. Misalnya, terkait larangan penggunaan cantrang bagi nelayan.
Dia mengatakan, banyak nelayan yang merupakan warga NU pada akhirnya tak memiliki pekerjaan karena kebijakan yang salah.
"Itu nelayan banyak warga NU yang nganggur karena kebijakan yang enggak benar," kata Daniel.
Selain itu, dia juga mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
"PNBP saja dinaikkan seratus persen. Edan," kritiknya.
Daniel mengatakan, program Jokowi yang dinilai tak berhasil akan menjadi masukan pada saat musyawarah pimpinan nasional (muspimnas) PKB pada Juni nanti. Apakah kemudian akan dijadikan salah satu indikator untuk mempertimbangkan kembali mengusung Jokowi pada Pilpres 2019, ia mengatakan belum tahu.
"Belum tahu. Akan dibahas di muspimnas Juni nanti. Tentu akan menjadi salah satu masukan," jelasnya.
Namun di satu sisi, pihaknya juga mengapresiasi penetapan Hari Santri oleh Presiden Jokowi. "Kita apresiasi kalau Hari Santri itu," kata Daniel.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengajak semua pihak untuk menunggu bersama-sama hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaIngin Maju Pilgub Kaltara, Ketum Prabowo Mania Klaim Dapat Dukungan Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya