Merdeka.com - PDIP menyindir Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terlalu dini terbentuk. PDIP memilih fokus urus rakyat ketimbang memikirkan Pemilu 2024 yang dianggap masih jauh.

Juru Bicara PAN Viva Yoga menjamin KIB tidak mengganggu kinerja pemerintah. Menurutnya, KIB justru meningkatkan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.

"Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dijamin tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan karena Pak Airlangga dan Pak Suharso adalah menteri presiden. Justru KIB bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintahan," kata Viva, Sabtu (21/5).

Viva menyebut, KIB tetap berkomitmen dan bertanggungjawab atas peningkatan kinerja pemerintah karena bagian dari pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin.

Dia melanjutkan, adanya KIB justru menjadi momentum yang baik untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan pilpres 2024. Tidak diputuskan injure time, last minute.

"Adanya kesepakatan sejak awal akan mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan pemerintahan ke depan," kata Viva.

"Dan ini juga menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat bahwa pemilu harus diarahkan ke ranah rasional, modern, terukur, transparan, akuntabel, mencerdaskan, dan menggembirakan," tambahnya.

Viva mengatakan, jika beberapa event silaturahmi antar pimpinan partai politik masih belum menemukan format koalisi, maka tentu perlu pendalaman lebih lanjut tentang platform, visi dan rencana kerja, figur dan posisi, serta variabel penilaian lainnya.

"Upaya kreatif masing-masing partai politik untuk saling PDKT, pendekatan, saling lirik, saling jatuh cinta, dan bersepakat akan menuju pelaminan politik adalah hak dasar dari partai politik yang tentu dijamin oleh UUD 1945 dan diperjelas di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak setuju apabila pembentukan koalisi pemilu dilakukan sejak awal seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Menurut dia, PDIP punya tanggung jawab menyatukan seluruh parpol yang bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

"PDI Perjuangan punya tanggung jawab untuk terus membangun kohesifitas dari kerjasama parpol ini, agar apa yang jadi harapan rakyat untuk dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan. Terlebih masalah pandemi, dampaknya masih kita rasakan sampai saat ini," kata Hasto di Lapangan Banteng Jakarta, Jumat (20/5).

Hasto mengingatkan agar tidak membawa atau membahas Pemilu 2024 terlalu dini. Sebab, saat ini pemilu masih jauh dan masih ada pandemi.

"Meski PDIP menyadari setiap partai juga bersiap kontestasi di 2024 mendatang, tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan. Jangan membawa kontestasi terlalu awal," tegas dia.

Hasto menilai, pertemuan antara para Ketum Golkar, PPP dan PAN bukan ancaman melainkan bagian dari demokrasi. "Pertemuan apalagi ketum parpol itu sekaligus jadi tokoh nasional, kami selalu berpikiran positif, pertemuan itu merupakan upaya dalam membangun kohesivitas kita bersama sebagai anak bangsa," kata dia.

Saat ini, kata Hasto, pihaknya tidak terburu-buru membangun koalisi apalagi takut tertinggal dengan sudah terbentuknya KIB.

"Pemilu itu ada tahapan-tahapannya, ada skala prioritas, kita membagi energi yang terbatas itu fokusnya untuk rakyat saat ini," kata dia.

"Dalam membangun kerjasama parpol dan dengan melihat tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi, maka lebih baik saat ini kita menunjukkan upaya agar daya prestasi Pak Jokowi semakin hebat," pungkas dia.

Hasto menilai, pertemuan antara para Ketum Golkar, PPP dan PAN bukan ancaman melainkan bagian dari demokrasi. "Pertemuan apalagi ketum parpol itu sekaligus jadi tokoh nasional, kami selalu berpikiran positif, pertemuan itu merupakan upaya dalam membangun kohesivitas kita bersama sebagai anak bangsa," kata dia. [rhm]

Baca juga:
Capres dan Cawapres KIB, Ada Airlangga dan Zulkifli Hasan
Jawab PDIP, Golkar Sebut KIB Dibentuk untuk Akhiri Polarisasi
Bisa Usung Capres Tanpa Koalisi, PDIP: Kami Tidak Ikut Dansa-Dansa Politik
Sekjen PDIP Pilih Fokus Urus Rakyat Ketimbang Bentuk Koalisi Pemilu 2024
PDIP Soal Perjanjian Batu Tulis: Deadline September 2023, Mengapa Terburu-buru?
Airlangga Instruksikan Seluruh DPD Golkar Sukseskan Koalisi Indonesia Bersatu