Merdeka.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan meminta tidak ada lagi gerakan terkait mendukung masa jabatan presiden 3 periode. Para pembantu Presiden Jokowi juga mesti tertib dan taat konstitusi.

"Tidak ada lagi gerakan-gerakan seperti dukung tiga periode dan sebagainya. Jadi semua menterinya harus ngomong lagi, harus taat tidak ada lagi wacana statement mengatakan amandemen itu hal yang biasa," kata Syarief di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).

Syarief menyebut, para menteri harus menuruti teguran kepala negara. Tidak ada lagi pengerahan komunitas untuk mendukung 3 periode.

"Jadi tentunya para menterinya harus ikut dan tidak ada lagi pengerahan komunitas tertentu untuk dukung-dukung tiga periode seperti APDESI kemarin itu ya kan. Jadi harus terimplementasi secara nyata," ujarnya.

Syarief juga menghargai pernyataan Presiden Jokowi yang menegur para menterinya agar fokus bekerja, tidak sibuk mengurusi isu penundaan pemilu. Dia mengapresiasi jika teguran Jokowi dilaksanakan.

"Kita hargai ya kalau memang itu sudah benar-benar statementnya sudah jelas menyatakan gitu ya itu seharusnya sejak awal sudah harus dilakukan. Tapi ya lagi-lagi terima kasih kalau itu betul-betul secara resmi dinyatakan," tegasnya.

Teguran Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para pembantunya agar fokus kerja. Tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

"Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Dia menegaskan kembali, pada situasi saat ini seluruh jajaran menteri harus fokus bekerja. Menyampaikan langkah-langkah yang sudah diambil kepada masyarakat.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," bebernya.

Seperti diketahui sejumlah menteri sempat menyinggung penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka adalah Menteri Investasi Bahlil, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Klarifikasi 3 Pembantu Presiden

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, acara DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Selasa (29/3) di Istora Senayan, Jakarta. Dia bilang, Presiden Jokowi hadir dalam acara itu karena memang diundang.

"Mengenai tadi pertanyaan mengenai Apdesi jadi kebetulan saya ikut mendampingi bapak presiden hadir di acara tersebut jadi bapak presiden menerima undangan sebagai apresiasi terhadap desa, bapak presiden hadir," jawab Pratikno.

Namun, ia menegaskan, saat Presiden Jokowi ada di ruangan acara tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apapun. Sehingga, bilapun ada deklarasi dukungan 3 periode di luar pengetahuan Presiden Jokowi.

"Jadi kalaupun ada deklarasi itu diluar pengetahuan kami karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tegas menjawab tidak ada anggaran untuk menyukseskan perpanjangan masa jabatan presiden mampu pemilu. Terlebih, sikap Presiden Jokowi sudah jelas taat konstitusi.

"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab maupun KSP, mengenai hal ini. Sehingga demikian clear terhadap hal itu. Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," ungkapnya.