Merdeka.com - Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ada rencana untuk menghapuskan sistem alih daya (outsourcing). Sebab kekeliruan terjadi bukan pada sistem atau peraturan yang ada. Tetapi, dia menilai, terjadi penyimpangan pada tahap penerapannya.

"Memang banyak penyimpangan di lapangan dan penyimpangan di lapangan itulah yang harus diluruskan. Banyak-banyak sekali itu yang harus diluruskan. Undang-undang sudah ada tinggal diluruskan," jelas Jokowi di Pondok Pesantren Al-Masthuriyah, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (2/7).

Sedangkan untuk kesejahteraan buruh, Jokowi mengungkapkan, pemerintah perlu menguatkan perekonomian Indonesia. Sehingga dengan ekonomi yang stabil dapat membuat perusahaan mampu memberikan upah layak kepada buruh.

"Ya tentu saja kalau perekonomian baik, perusahaan akan berkembang baik. Itu otomatis pekerja akan mendapatkan upah yang pas. Tetapi kalau memang ada permasalahan-permasalahan di dalam perusahaan diselesaikanlah dengan musyawarah," jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini menambahkan, pemerintah harus hadir pada permasalahan yang terjadi antara buruh dengan pengusahaan. Karena demo atau mogok kerja bukan solusi untuk mencapai kesepakatan antara pengusaha dan buruh.

"Setiap permasalahan yang ada pemerintah harus segera hadir. Segera ikut menyelesaikan. Segera menengahi agar tidak berkembang kemana-mana dan perekonomian di Indonesia tidak mandek," tutup Jokowi.