Jokowi tak akan evaluasi parpol koalisi yang pecah di Pilgub DKI
Merdeka.com - Partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah pecah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Partai pemenang pemilu yakni PDIP mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Dajrot Saiful Hidayat. Sementara tiga parpol pendukung pemerintah lain, yakni PAN, PPP dan PKB justru mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
Menanggapi pecahnya dukungan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya tak akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah parpol koalisi pemerintah.
"Enggak ada (evaluasi), ya kita kan sudah bertemu semuanya (Ketum Partai)," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11).
Seperti diketahui, belakangan Jokowi mengundang sejumlah ketua umum partai politik ke Istana Merdeka. Pada Kamis, 17 November 2016, Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk makan siang.
Sementara pada Senin, 21 November 2016, Jokowi mengundang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pada pagi hari ini, giliran Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang diundang ke Istana Merdeka untuk sarapan.
Megawati Soekarnoputri usai menghadiri undangan Jokowi kemarin, mengaku akan menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.
"Bagaimana dengan PAN, PPP, PKB, yang dewasa ini kalau kita mengetahui mereka mengikuti pilkada dengan pencalonan yang berbeda. Padahal pada waktu-waktu yang lalu sebetulnya saya sudah mengatakan bahwa baiknya ya kalau tadinya sudah bersatu di dalam sebuah penguatan di pemerintahan, ya seharusnya juga di dalam pilkada-pilkada yang ada kita bisa bersama-sama," ungkap Megawati saat memberikan keterangan pers di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11).
Kendati merasa kesal atas pecahnya dukungan koalisi tersebut dalam Pilgub DKI 2017, Megawati mengatakan pilihan setiap parpol tak bisa dipaksakan. Sebab, hal itu kewenangan partai masing-masing.
"Hak partai untuk menentukan hal-hal seperti itu," ujar dia.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya