Jokowi Sindir Parpol Tak Lolos Pemilu, Partai Ummat: Terima Kasih Presiden
Merdeka.com - Juru Bicara (Jubir) Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya merespons sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal partai politik yang menuduhnya karena tak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024.
Mustofa menyampaikan terima kasih kepada Jokowi. Menurutnya, lewat sindiran tersebut, Jokowi menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan yang tengah dialami oleh partainya.
"Kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada siapa saja yang memiliki kepedulian kepada masalah yang dihadapi Partai Ummat, termasuk Presiden. Kepedulian itu sangat penting, karena keberadaan Partai Ummat berarti memang menarik perhatian," kata Mustofa, saat dikonfirmasi, Kamis (22/12).
"Apalagi jika Presiden memang bermaksud menanggapi masalah kami, ini tentu sebuah kemajuan," sambungnya.
Kendati demikian, dia menyebut, partainya enggan menanggapi secara serius soal sindiran Jokowi. Sebab, saat ini Partai Ummat tengah serius bekerja keras menjalankan hasil putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait persoalan yang dihadapi.
Partai Ummat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan data verifikasi faktual yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
"Mohon maaf, karena sudah ada putusan resmi Bawaslu, maka kami mentaatinya dengan bekerja keras untuk memenuhi perintah Bawaslu. Kami sedang fokus, sehingga kami sementara tak ada waktu untuk menanggapi hal-hal lain yang kurang produktif bagi Partai Kami," tegasnya.
Jokowi Mengeluh Sering Dituduh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan bahwa dirinya dan Istana masih dituduh sebagai dalang yang membuat partai politik tak lolos jadi peserta pemilu 2024. Padahal, dia menegaskan, tidak ada ikut campur atau intervensi apapun.
"Yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi," kata Jokowi, saat HUT ke-16 Hanura di JCC, Jakarta, Rabu (21/12).
Jokowi mengaku sama sekali tidak tahu menahu urusan penetapan peserta Pemilu. Ia jamin KPU memiliki independensi yang tidak bisa diganggu.
"Saya itu enggak ngerti apa-apa masalah ini. Inikan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi enggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi. Ndak ada," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Ummat dinyatakan tidak lolos sebagai partai politik peserta Pemilu 2024. Sebab, hasil verifikasi faktual terdapat dua provinsi yang tidak memenuhi syarat.
Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais pun menduga ada kekuatan besar yang bermain sehingga partainya tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
"Tampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Ummat disingkirkan single out, atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Ummat tidak bisa ikut Pemilu 2024," kata Amien.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaGerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Inkonstitusional, Ini Alasannya
Tidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya