Jokowi Minta Amien Rais Jangan Menakut-nakuti Rakyat soal 'People Power'
Merdeka.com - Capres petahana Joko Widodo meminta politisi senior PAN Amien Rais untuk tidak menakut-nakuti rakyat dengan ancaman 'people power'. Hal itu menjawab pernyataan Amien yang ingin mengumpulkan massa di Monas jika hasil pemilu ditemukan kecurangan.
"Jangan beginilah. Jangan menekan dengan cara menakut-nakuti rakyat, pemerintah," tegas Jokowi di Sorong, Papua Barat, Senin (1/4) malam.
Menurut Jokowi, sudah ada mekanisme aturan yang berlaku. Jika Amien merasa ada kecurangan, Jokowi sarankan mantan ketua MPR itu untuk melaporkan ke Bawaslu atau polisi bila ada unsur pidana.
"Kan ada mekanisme nya. Pemilu nya saja belum kok sudah teriaknya seperti itu. Kalau ada kecurangan silakan dilaporkan ke Bawaslu. Kalau ada unsur pidana laporkan ke polisi," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi mengajak Amien untuk menghadapi pemilu dengan gembira. Buka menakut-nakuti dengan segala macam ancaman.
"Ini pesta demokrasi. Harusnya senang gembira. Jangan menakut-nakuti orang yang sedang gembira," tandasnya.
Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais bakal mengerahkan massa untuk berkumpul di Monas jika pihaknya menemukan banyak ghost voters alias pemilih hantu untuk kecurangan di Pemilu Pilpres 2019 ini. Massa akan dikerahkan usai pencoblosan pada 17 April mendatang.
"Jika DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak efektif karena penuh dengan ghost voters insya Allah setelah Pemilu dan kita punya bukti ada kecurangan yang sistematik saya akan kerahkan massa untuk kumpul di Monas, menggunakan People Power," kata Amien di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Senin (1/4).
Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut sudah tak percaya dengan Mahkamah Konstitusi (MK) bila ada sengketa Pilpres.
"Kita tidak percaya dengan MK, jadi kaya harus menyelesaikan masalah on our own," kata Amien.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
VIDEO: Istana Buka Suara Panas Soal Pemakzulan Presiden Jokowi di Tahun Pemilu 2024
Mekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam konstitusi. Mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR.
Baca SelengkapnyaSoal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup
Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya