Jokowi Janji Pemekaran Daerah di Papua, Mendagri Cari Dasar Hukumnya
Merdeka.com - Presiden Jokowi berjanji akan memekarkan dua atau tiga daerah di Papua dan Papua Barat. Keputusan itu keluar usai Jokowi menerima tokoh dan mahasiswa Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9) kemarin.
Terkait hal ini, Mendagri, Tjahjo Kumolo mengaku belum membahas secara rinci. Namun dia memastikan bahwa moratorium pemekaran tidak berlaku untuk Papua.
"Oh, enggak (dicabut). Beda, lain. Ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada UU-nya, hanya tertunda saja," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/9).
Diketahui, Pemerintah melakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru sejak 2014. Kemendagri mencatat ada 315 daerah yang sudah mengajukan pemekaran hingga Agustus 2019.
Tjahjo tengah mempelajari dasar hukum pemekaran di Papua dan Papua Barat itu. Menurut dia, hal itu sudah diatur dalam UU.
"Kami sedang cari dasar hukum untuk itu, karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran, dalam tanda petik provinsi sudah diatur di UU Tahun 99 kalau enggak salah," jelas Tjahjo.
Sebelumnya 61 tokoh dan mahasiswa Papua diundang oleh Jokowi di Istana kemarin. Salah satu yang diminta yakni tentang pemekaran di lima daerah Papua dan Papua Barat.
Terkait itu, Jokowi menyetujui. Hanya saja, tidak langsung lima daerah yang dimekarkan.
"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima (wilayah) dulu. Mungkin kalau enggak dua (atau) tiga," kata Jokowi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali menyerahkan sepenuhnya pemekaran kepada pemerintah. Dia mengatakan, Urusan pemekaran ini sekarang ada di tangan pemerintah.
"Kemudian pemerintah melakukan moratorium, sehingga kita ikuti apa yang disampaikan pemerintah. Kalau kemudian pemerintah membuka untuk pemekaran, ya kita nggak masalah. Jadi bukan di Komisi II, tapi pemerintah. Maka kalau pemerintah sudah membuka moratorium, kami ikut saja," ungkapnya.
Reporter Magang: Ahdania Kirana
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaJokowi Ngaku Sering Diajak Kaesang Keliling Daerah
Kemudian, Jokowi bicara mengenai ketentuan Undang-undang Pemilu yang lagi ramai baru baru ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas
Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaJokowi Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Salam 2 Jari di Jateng, Begini Reaksi Istana
Momen Jokowi diduga mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan terjadi saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Kepala Desa Jaga Pemilu 2024 Agar Damai dan Tak Ada Kecurangan
"Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu"
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya