Merdeka.com - Presiden Jokowi berjanji akan memekarkan dua atau tiga daerah di Papua dan Papua Barat. Keputusan itu keluar usai Jokowi menerima tokoh dan mahasiswa Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9) kemarin.

Terkait hal ini, Mendagri, Tjahjo Kumolo mengaku belum membahas secara rinci. Namun dia memastikan bahwa moratorium pemekaran tidak berlaku untuk Papua.

"Oh, enggak (dicabut). Beda, lain. Ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada UU-nya, hanya tertunda saja," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/9).

Diketahui, Pemerintah melakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru sejak 2014. Kemendagri mencatat ada 315 daerah yang sudah mengajukan pemekaran hingga Agustus 2019.

Tjahjo tengah mempelajari dasar hukum pemekaran di Papua dan Papua Barat itu. Menurut dia, hal itu sudah diatur dalam UU.

"Kami sedang cari dasar hukum untuk itu, karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran, dalam tanda petik provinsi sudah diatur di UU Tahun 99 kalau enggak salah," jelas Tjahjo.

Sebelumnya 61 tokoh dan mahasiswa Papua diundang oleh Jokowi di Istana kemarin. Salah satu yang diminta yakni tentang pemekaran di lima daerah Papua dan Papua Barat.

Terkait itu, Jokowi menyetujui. Hanya saja, tidak langsung lima daerah yang dimekarkan.

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima (wilayah) dulu. Mungkin kalau enggak dua (atau) tiga," kata Jokowi.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali menyerahkan sepenuhnya pemekaran kepada pemerintah. Dia mengatakan, Urusan pemekaran ini sekarang ada di tangan pemerintah.

"Kemudian pemerintah melakukan moratorium, sehingga kita ikuti apa yang disampaikan pemerintah. Kalau kemudian pemerintah membuka untuk pemekaran, ya kita nggak masalah. Jadi bukan di Komisi II, tapi pemerintah. Maka kalau pemerintah sudah membuka moratorium, kami ikut saja," ungkapnya.

Reporter Magang: Ahdania Kirana