Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, telah meminta agar empat Rancangan dan revisi Undang-Undang untuk ditunda. Jokowi ingin, rancangan UU tersebut dibahas bersama DPR periode 2019-2024.

Jokowi mengungkap ini dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR siang tadi. Rapat itu dihadiri langsung oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan sejumlah pimpinan fraksi.

"Intinya tadi saya meminta agar pengesahan untuk RUU Pertanahan pertama, kedua RUU Minerba, ketiga RUU KUHP, kemudian yang keempat RUU Pemasyarakatan, itu ditunda pengesahannya," jelas Jokowi saat jumpa pers di Istana Negara, Senin (23/9).

Masukan Disampaikan ke DPR

Jokowi mengatakan, penundaan itu dilakukan atas masukan dari berbagai pihak. Termasuk aksi protes ribuan mahasiswa yang dilakukan di sejumlah tempat hari ini. Penundaan, kata Jokowi, agar pemerintah dan DPR bisa mendapatkan masuk lagi dari berbagai pihak dalam pembahasan UU itu.

"Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga rancangan UU tersebut kita sampaikan agar sebaiknya masuk ke nanti di DPR RI berikutnya," terang Jokowi.

Dari hasil itu, sehingga hanya tinggal bersisa satu UU saja yang rencananya akan disahkan oleh pemerintah dan DPR dalam waktu dekat. Yakni RUU tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jokowi menyarankan, segala bentuk keberatan dan protes disampaikan kepada DPR. Sebab, pembahasan tersebut tengah dilakukan di DPR.

"Ini masuk proses semuanya besok dibahas DPR, tanyakan ke sana. Saya minta itu tentu tindak lanjuti menteri untuk ke DPR masyarakat ingin sampaikan materi silakan ke DPR," jelas Jokowi.