Merdeka.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah atas rencana pembubaran sejumlah lembaga. Dia ingin, Presiden Jokowi tak asal membubarkan, tapi harus dengan perhitungan yang matang.

"Monggo bubarkan. Tapi selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah. Kalau bubarkan tanpa desain yang kokoh, namanya kita tutup lubang, gali lubang," ujar politisi PKS kepada merdeka.com, Kamis (16/6)

Selain itu, Mardani mengingatkan atas pembubaran lembaga, wajib memperhatikan nasib para pegawai di lembaga tersebut. Dia meminta, pemerintah tetap berpegang pada azas penerapan prinsip reformasi birokrasi.

"Semua mesti dihitung dengan data dan fakta plus siapkan mitigasinya khususnya untuk Aparatur Sipil Negara dan pekerjanya. Pastikan kajian dan analisanya sesuai dengan Grand Disain Reformasi Birokrasi," tegasnya.

Jokowi Akan Bubarkan 18 Lembaga

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan dalam waktu dekat akan merampingkan beberapa lembaga atau komisi. Dia menjelaskan, ada 18 lembaga atau komisi yang akan dihapus.

"Dalam waktu dekat ini ada 18," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (13/7).

Namun Jokowi tidak merinci lembaga atau komisi mana saja yang akan dihapus. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menerangkan, perampingan dilakukan agar membuat kinerja birokrasi pemerintah jadi lebih baik.

"Semakin ramping organisasi ya cost nya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalo pun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pake badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," ungkapnya.