'Jokowi harus klarifikasi kasus Freeport, kalau tidak rakyat marah'
Merdeka.com - Politikus Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso meminta Presiden Joko Widodo mengklarifikasi kabar pencatutan namanya dalam negosiasi perpanjangan kontrak perusahaan tambang Freeport. Jika hanya diam, Bowo meyakini rakyat akan mempertanyakan kepemimpinannya.
"Usul saya, presiden segera klarifikasi, segera bersikap. Jika tidak rakyat marah karena namanya disebut-sebut dalam proses negosiasi yang belakangan, kabarnya diduga melibatkan Ketua DPR RI Pak Setya Novanto," kata Bowo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11).
Menurutnya, klarifikasi dari Jokowi penting dalam negosiasi diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, banyak indikasi di mana proses tersebut juga melibatkan pemerintah.
"Dalam transkrip yang beredar ada pernyataan, yang diduga dikatakan SN, bahwa presiden setuju pembangunan smelter dan sebagainya. Ini kan keputusan presiden yang seolah-olah menjadi terpublikasi, dan penting diklarifikasi, agar tidak menjadi pertanyaan publik," kata dia.
Dia berharap kasus pencatutan nama Presiden tak berujung damai. Jika terjadi deal-deal politik, maka kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKH) patut dipertanyakan.
"Rakyat bisa marah kalau Presiden hanya diam, bisa jadi Freeport Gate," lanjut dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyebut adanya politisi berpengaruh di DPR yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam negosiasi terkait perpanjangan masa kontrak dengan perusahaan tambang Freeport. Dalam wawancara eksklusif dengan Metro TV, Sudirman membenarkan politisi yang dimaksud adalah Setya Novanto.
Seiring dengan itu beredar pula transkrip rekaman negosiasi yang isinya membawa-bawa nama presiden.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan Makassar New Port dengan Nilai Investasi Rp5,4 Triliun
Jokowi berharap kehadiran Makassar New Port bisa meningkatkan nilai efisiensi bagi biaya logistik di Tanah Air.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Datang, Kota Serang 'Dibanjiri' Baliho Prabowo-Gibran Hingga Dipaku di Pohon
Bawaslu Kota Serang mencatat ada 32 banner dan baliho bergambar Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaTemui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen
Karena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaDi Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng
Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca Selengkapnya