Jokowi Disebut Tak Bernyali Soal Perppu KPK, PKB Bilang 'Enggak Usah Tekan-tekan'
Merdeka.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsudin nilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak punya nyali untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Padahal, kata dia, Perppu KPK bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat Kepolisian atau Kejaksaan.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta semua pihak untuk tidak menekan Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK. Kata dia, Jokowi harus mengambil keputusan secara objektif.
"Nah kalau soal nyali tidak nyali itu istilahnya ini buka soal berantem ini soal kemaslahatan. Ini biar Pak Jokowi betul-betul mengambil keputusannya secara objektif enggak usah ditekan-tekan," kata Jazilul di The Trans Resort Hotel, Jumat (15/11).
Menurut Jazilul, baiknya biarkan dulu UU KPK Hasil revisi berlaku. Sehingga bisa teruji apakah UU tersebut lebih baik dari sebelumnya.
"Ya diuji dululah dilaksanakan dulu baru dinilai. Jangan-jangan pimpinan yang baru dengan UU yang baru itu lebih bagus. Jangan suudzon terus istilah orang pesantren. Wong belum dijalani," ucapnya.
Demokrat Sebut Jokowi Tak Bernyali
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum juga memutuskan untuk menerbitkan atau tidak Perppu KPK. Dorongan berbagai pihak khususnya aktivis antikorupsi kian kencang usai UU KPK baru disahkan pemerintah dan DPR.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin melihat Jokowi tidak punya nyali untuk menerbitkan Perppu KPK. Amir pun menyarankan, ini kesempatan emas bagi penegak hukum seperti Kejaksaan dan Polisi untuk mengembalikan kepercayaan publik.
"Di saat munculnya kesan upaya pelemahan KPK, saat inilah kesempatan terbaik bagi dua lembaga penegak hukum lainnya Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk tampil mengisi dan memenuhi harapan sekaligus mengobati kekecewaan publik yang masih berharap dan menanti terbitnya Perppu KPK, namun nampaknya tidak bernyali diterbitkan oleh Presiden," kata Amir kepada merdeka.com, Jumat (15/11).
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Puji KPU dan Bawaslu: Semua Berjalan Baik dan Tepat Waktu
Menurut Jokowi, KPU dan Bawaslu sudah bekerja keras hingga proses Pemilu 2024 selesai tepat waktu.
Baca SelengkapnyaKritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK
Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya