Jokowi dinilai tak akan restui orang dekat JK pimpin DPR

Rabu, 3 Januari 2018 14:40 Reporter : Iqbal Fadil
Sidang tahunan MPR di Gedung Nusantara. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengaku pesimistis Agus Gumiwang Kartasasmita bakal mendapat sinyal dari Istana untuk menjadi ketua DPR. Sebab, kedekatan Agus dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa menjadi kendala di mata Presiden Joko Widodo.

Pangi mengatakan, Jokowi bisa merasa tak nyaman jika figur yang dekat dengan JK memimpin DPR. Terlebih, parlemen memiliki kewenangan dalam memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan strategis usulan pemerintah.

"Ini berbahaya. Karena JK belum pasti dan tidak ada jaminan akan all-out dukung Jokowi pada Pilpres 2019," ujar Pangi saat dihubungi, Rabu (3/1).

Analis politik yang lebih akrab disapa dengan panggilan Ipang itu memprediksi Jokowi dan JK akan memiliki kepentingan dan agenda berbeda pada 2019. Sebab, bisa saja JK akan mendukung calon presiden pesaing Jokowi.

"Kepentingannya akan berbeda soal capres. JK belum tentu mendukung Jokowi. Kita tahu bahwa ada kedekatan Agus Gumiwang dengan JK," ulasnya.

Pangi menambahkan, untuk pengisian kursi ketua DPR periode 2014-2019 memang menjadi kewenangan Golkar. Namun, lanjutnya, realitas politik tentu tak akan menafikan kode ataupun sinyal yang ditunjukkan Presiden Jokowi.

"Saya pikir juga keliru bahwa Agus Gumiwang mulus jadi ketua DPR karena punya kedekatan dengan JK. Ketua DPR itu sebetulnya kalau kita jujur yaitu tergantung kode dan sinyal presiden Jokowi. Kalau Jokowi tidak mengusung Agus Gumiwang belum tentu bakal terpilih beliau jadi ketua DPR," tegasnya.

Karena itu Syarwi menegaskan, Jokowi pasti akan berusaha memastikan figur ketua DPR mendatang juga mendukung pemerintahannya serta pencalonannya pada Pilpres 2019. Dia meyakini ketua DPR pengganti Novanto harus mendapat restu Jokowi.

"Bagaimana pun juga presiden punya kepentingan. Bisa dibayangkan yang pegang palu ketua DPR bukan orang presiden, bisa membuat rumit dan banyak kebijakan strategis dan program presiden bakal terhambat," pungkasnya. [bal]

Topik berita Terkait:
  1. Pergantian Ketua DPR
  2. Jakarta
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.