Jokowi dinilai butuh cawapres dekat dengan Islam tapi non sektarian
Merdeka.com - Presiden Jokowi menyatakan telah mengantongi nama untuk calon wakil presidennya. Hal ini pun menimbulkan spekulasi terkait nama pendampingnya.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan, sebenarnya dari berbagai nama di survei tidak ada yang menjadi pendongkrak suara Jokowi. Namun lebih kepada sosok yang bisa membantu Jokowi dalam menghadapi berbagai isu, salah satunya SARA.
"Konteksnya, kriteria yang dipilih memiliki kedekatan jaringan dengan politik Islam, yang kedua sosok yang diterima semua kalangan. Jangan memiliki kedekatan jaringan dengan politik Islam, tapi tidak cukup dekat dengan kaum nasionalis atau cenderung pandangan sektarian," kata Yunarto kepada Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (10/7).
Yunarto menambahkan, tokoh tersebut harus memiliki tingkat pengenalan cukup sehingga tidak jadi beban elektoral untuk Jokowi. "Artinya orang sudah lama di dunia politik juga dan mungkin jadi pertimbangan juga orang yang diterima semua parpol pendukung," ujarnya.
Dia menduga, bisa saja orang non parpol dipilih karena tak membebani para partai pendukung. Meskipun demikian Yunarto menyebut, ada beberapa nama calon yang bisa saja dilirik. Seperti mantan Ketua MK Mahfud MD, Ketua KSP Moeldoko, serta dari orang parpol, yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
"Kalau 3 besar kalau dispekulasikan dari non parpol itu ada nama Mahfud MD dan Moeldoko. Sementara untuk parpol bisa saja Airlangga," tukasnya.
Senada, Peneliti politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, menyebut beberapa nama yang sama. Hanya satu yang berbeda ada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Prediksi saya cawapres Jokowi dari unsur non parpol Mahfud MD dan Sri Mulyani, sedangkan dari parpol Airlangga Hartarto," jelas Haris.
Dia menuturkan, alasan memilihnya itu, karena tiga orang tersebut mempunyai kapasitas yang baik.
"Sri Mulyani dan Mahfud adalah tokoh yang kompeten di bidang masing-masing. Airlangga Ketum Parpol terbesar sesudah PDIP," pungkasnya
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNama Jokowi Diseret dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Reaksi Istana
Nama Jokowi berulang kali disebut dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Mendadak Ogah Singgung Angka Hingga Sebut Nama Kapolri dan Panglima TNI, Ada Apa?
Selain tak mau menyebut nama Kapolri dan Panglima TNI, Jokowi enggan berbicara soal angka.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya