Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sedang membahas pembentukan badan-badan baru untuk merespons isu dan masalah yang berkembang. Misalnya saja, Badan Cyber Nasional yang dibentuk untuk mengontrol berita-berita hoax yang bertebaran di ruang publik.

Selain Badan Cyber Nasional, badan lain yang dipersiapkan misalnya Badan Kerukunan Nasional serta Badan Pengawas Orang Asing (BPOA). Wacana pembentukan badan baru ini menuai reaksi berbagai pihak lantaran tidak sesuai dengan kampanye penghematan dan perampingan lembaga.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengimbau agar pemerintah tidak fokus pada penambahan badan, tetapi pada sinergi dan pemaksimalan kinerja.

"Jadi intinya bukan sekedar jumlah badan suatu lembaga yang ada tetapi yang penting mensinergikan dan mengoptimalkan tugas-tugas badan lembaga itu sendiri. Apakah badannya ditambah atau yang ada diperkuat," kata Riza di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).

"Atau dirampingkan dimerger begitu silakan. Tetapi ujung-ujungnya bukan jumlahnya tetapi substansi kinerja lembaga atau badan yang ada," sambung Riza.

Riza menyarankan pemerintah untuk melihat format dan tugas badan-badan baru tersebut. Jika formatnya sama, kata dia, pemerintah lebih baik melakukan sinergi tugas dan mengembangkan badan yang sudah ada.

"Jangan begitu yang baik itu disinergikan dioptimalisasikan seperti BUMN mau ada penggabungan BUMN jenis itu bagus. Tujuan yang lebih penting kan optimalnya. Jadi yang harus dilihat outputnya. Formatnya sama buat apa mendingan sinergi yang ada membesarkan yang ada," imbuhnya.

Anggota Komisi II ini beralasan pembentukan badan-badan baru akan membuat gemuk stuktur pemerintahan. Ditambah lagi, dari sisi anggaran pun akan bertambah sehingga akan menjadi beban baru.

"Jelas kalau ada badan baru, orang baru, anggaran baru itu kan jadi beban baru," pungkasnya.