Jokowi Ancam Reshuffle, Gerindra Klaim Menhan dan Menteri KKP Kerja Maksimal
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengancam mereshuffle menterinya yang kerjanya biasa-biasa saja di tengah pandemi Covid-19. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad tidak merasa Presiden mengancam tapi lebih kepada evaluasi kinerja.
"Pak Presiden bukan ancam mengancam. Ya soal apa namanya penilaian atau evaluasi kita serahkan kepada presiden yang mengangkat para menteri," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7).
Dasco menilai, sikap Jokowi lebih bersikap tegas agar dana penanganan Covid-19 segera disalurkan dan tepat sasaran. Dia mengapresiasi sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Kalau soal reshuffle itu tergantung dari presiden karena hak prerogatif presiden setelah melakukan evaluasi kinerja para menteri," kata dia.
Dasco pun mengklaim, bahwa saat ini kerja menteri dari Gerindra di kabinet Indonesia Maju sudah maksimal. Yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri KKP Edhy Prabowo.
"Gerindra sendiri merasa menteri kami yang di kabinet sudah melakukan kerja maksimal. Tapi itu tergantung dari evaluasi pak presiden," ucapnya.
Presiden Jokowi marah, jengkel, melihat kinerja menteri di kabinetnya. Jokowi belum melihat para menteri bekerja ekstra. Padahal, situasi sedang sulit, krisis, akibat pandemi Covid-19. Kemarahan itu dilakukan dalam rapat kabinet 18 Juni lalu.
Orang nomor satu di RI ini bahkan sampai mengeluarkan ancaman bakal mengganti, alias reshuffle menteri yang dianggap bekerja tak sesuai ekspektasi. Bukan cuma itu, Jokowi rela kehilangan reputasi politik demi 267 rakyat Indonesia yang kini kondisi sedang sulit.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi dalam video dari Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).
Jokowi meminta para menterinya lebih bekerja keras menghadapi krisis tersebut. Menurut dia, saat ini bukan lagi situasi normal yang hanya bekerja seperti biasa.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," jelas Jokowi.
Atas kemarahan tersebut, sejumlah kinerja menteri pun menjadi sorotan. Baik oleh partai politik pendukung pemerintah maupun para analis politik.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reshuffle Kabinet: Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR Hari Ini
Presiden Jokowi akan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Kemungkinan Reshuffle Lagi: Kalau Diharuskan, Kenapa Tidak?
Jokowi mengatakan, bila ada kebutuhan perubahan kabinet, dirinya akan melakukan reshuffle.
Baca SelengkapnyaMensesneg Pratikno Bantah Kabar Ada Menteri Mundur dari Kabinet
Pratikno membantah Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaGerindra Pastikan Jokowi Tak Cawe-Cawe Urusan Kabinet Prabowo-Gibran
Tak hanya memberikan pendapat, Jokowi juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang
Baca SelengkapnyaReaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye
Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Reshuffle Kabinet Jokowi, Hadi Tjahjanto Menko Polhukam AHY Masuk jadi Menteri ATR
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnya