Jokowi: Ada yang Cari Muka Usulkan Jabatan Presiden Tiga Periode

Senin, 2 Desember 2019 14:24 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Jokowi: Ada yang Cari Muka Usulkan Jabatan Presiden Tiga Periode Presiden Jokowi dan Menko Airlangga di Korea Selatan. ©2019 Rizka/Kemenko Perekonomian

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan ada pihak yang ingin mengusulkan jabatan presiden ditambah jadi tiga periode dalam wacana amandemen UUD 1945. Hal tersebut membuat dirinya tertampar.

"Kalau ada yang usulkan itu ada 3, Menurut saya satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi saat makan siang bersama awak media, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Dia menegaskan, MPR tidak usah mengamandemen UUD 1945. Sebab saat ini hal tersebut bukan hanya terkait haluan negara. Tetapi malah melebar jadi jabatan presiden 3 periode dan pilih MPR.

"Jadi lebih baik enggak usah amandemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan internal yang tidak mudah diselesaikan," ungkap Jokowi.

1 dari 5 halaman

Usulan NasDem

Usulan penambahan jabatan presiden menjadi tiga periode berasal dari Partai NasDem. Hal itu diungkap oleh pimpinan MPR Arsul Sani.

Arsul tegas menolak wacana itu. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada NasDem.

"Tentu ini harus ditanyakan kepada yang melayangkan ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

2 dari 5 halaman

MPR Bersafari Minta Masukan

Pimpinan MPR melakukan safari dengan mendatangi sejumlah partai untuk menjaring masukan tentang rencana amandemen itu. Poin lain yang diusulkan adalah membuat MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.

Dengan begitu, MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tentu saja wacana ini mendapat penolakan dari berbagai pihak.

3 dari 5 halaman

Usulan Presiden Dipilih MPR

Pertemuan pimpinan MPR dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11) lalu. Dalam pertemuan antara Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lainnya membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pemilihan Presiden kembali dipilih oleh MPR.

"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai Sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

4 dari 5 halaman

PKS Menolak

Sementara itu banyak pihak yang menolak terkait usulan presiden dipilih oleh MPR. Salah satunya, PKS yang masih berpegang pada sistem pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dia menyebut sikap tersebut diambil jauh hari dari PBNU memberikan pandangan.

"Jadi sikap PKS jelas, menurut pernyataan Presiden PKS, sekarang ini prioritasnya bukan amandemen, pasal manapun. Kalau demikian, ketentuan undang-undang dasarnya adalah presiden dipilih oleh rakyat," ujar Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

5 dari 5 halaman

Demokrat Menolak

Partai Demokrat menolak pengembalian mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden kembali oleh MPR. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

"Sikap Demokrat dengan tegas menolak presiden kembali dipilih oleh MPR ya," kata Jansen dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/11).

Jansen mengatakan, hak memilih presiden secara langsung oleh rakyat tidak boleh dirampas. Pemilihan melalui MPR dianggap sama saja kembali ke era orde baru.

Presiden Jokowi juga menolak usulan pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. "Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat, masak saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR," kata Presiden Jokowi, Rabu (14/08). [rnd]

Baca juga:
Politikus Golkar Minta Wacana Amandemen UUD 1945 Tak Dipakai untuk Kepentingan Munas
Gus Solah: Pemilihan Presiden Sebaiknya Secara Langsung
Politikus PDIP Nilai Pemilihan Presiden oleh MPR Kemunduran Demokrasi
LIPI Sebut Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode, Tapi Tidak Berturut-turut
MPR Diingatkan Dengar Aspirasi Rakyat Terkait Wacana Amandemen UUD 1945
PKS Tolak Wacana Presiden 3 Periode dan Dipilih MPR, ini Alasannya

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini