Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kewenangan untuk menunjuk siapa yang pantas menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan posisi Johnny G Plate. Johnny menjadi menteri kelima Kabinet Jokowi menjadi tersangka kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo.

Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai Plt Menkominfo.

"Kita bernapas dulu. Pak Presiden Jokowi kan sudah menunjuk Pak Menko Polhukam selaku Plt Menkominfo, sehingga dari situ nantinya tentu saja reshuffle kewenangan dari Bapak Presiden Jokowi," kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (20/5).

Namun, kata Hasto, PDIP mempunyai kader-kader yang berpotensi untuk mengisi kursi Menkominfo yang pernah diduduki Johnny Plate tersebut.

"Sekiranya diminta, tentu saja partai memiliki kader-kader yang potensial mengisi jabatan tersebut. Tetapi, kita serahkan sepenuhnya keputusan kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Johnny Plate Tersangka

Kejagung menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Penetapan Johnny Plate sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali sebagai saksi dalam kasus korupsi yang merugikan negara mencapai Rp8,32 triliun.

Politikus Partai NasDem itu dijerat Pasal 2 dan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai pasal turut serta. Dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan minimum 1 tahun penjara.

Selain itu, Sekjen Partai NasDem Johnny juga langsung dilakukan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejagung.

"Tim penyidik hari ini telah meningkatkan status bersangkutan dari saksi menjadi tersangka dan ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Kuntadi.