Merdeka.com - Tim Pengkajian Partai Golkar merekomendasikan untuk penonaktifan Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar. Hasil kajian menyebutkan, elektabilitas Golkar merosot karena sang ketua umum jadi tersangka e-KTP.

Pro kontra pun terjadi di internal Golkar. Ada yang setuju Novanto nonaktif, ada juga yang menolak keras.

Menanggapi hal itu, Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menepis adanya perpecahan di internal Partai Golkar. Dia mengakui ada perbedaan, tapi hanya terkait soal pendapat saja.

"Saya kira enggak, cuma berbeda pendapat, tapi tidak pecah. Anda juga kadang berbeda pendapat dengan istri tapi juga tidak bercerai kan," kata Jusuf Kalla di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Kemudian, ketika ditanya soal hasil praperadilan Setya Novanto, JK tidak ingin berkomentar masalah itu. Sembari tertawa, dia menyerahkan persoalan itu kepada KPK. "Hahaha itu tanya KPK saja," kata JK.

Diketahui sebelumnya, usai putusan praperadilan Setya Novanto, internal Partai Golkar merekomendasikan beberapa hal untuk memperbaiki citra Partai Golkar. Salah satu rekomendasi dari tim pengkajian pun meminta agar Golkar menonaktifkan Novanto dari ketua umum. Hal ini dilakukan guna penyelamatan Golkar jelang Pemilu 2019.

Rapat pleno bahas hasil tim pengkajian sudah dua kali ditunda. Apalagi, status tersangka Novanto dibatalkan hakim praperadilan.

Teranyar, DPP Golkar malah mencopot Yorrys Raweyai dari jabatan Koordinator bidang Polhukam. Posisinya digantikan oleh Eko Widyatmoko.