Merdeka.com - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengajukan judicial review UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilakukan. Sebagai seorang presiden, SBY tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan judicial review.

"Legal standingnya tidak ada. Dia (SBY sebagai) presiden bagaimana bisa menolak (UU Pilkada)," kata JK saat menghadiri undangan 'Satu Dasawarsa DPD RI' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9).

JK mengatakan, sejak dulu dia mendukung pelaksanaan pilkada langsung dan serentak. Baik itu pemilihan DPRD dan kepala daerah.

Selama ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sudah berjalan dengan baik. Hanya saja perlu dilakukan perbaikan-baikan. Jika langsung ada perubahan dalam pemilihan, maka akan berdampak pada legitimasi kepala daerah di hadapan rakyatnya.

"Nanti akan goyah posisi bupati gubernur itu akan goyah di hadapan rakyat," ucap JK.

Sementara SBY baru tiba di Tanah Air dari luar negeri pada Selasa (29/9) dini hari. SBY nanti akan melakukan komunikasi dengan MK terkait UU Pilkada.