Merdeka.com - Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan. Mantan ketua MK yang sekarang jadi Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie mengatakan semua wacana harus ditimbang mana yang sesuai diterapkan di Indonesia.

"Jangan terlalu ekstrem, artinya dari 0 langsung ke 100. Sudah sampai 100, balik ke nol lagi. itu menimbulkan kontra produktif, dan membuat suasana tidak kondusif. Harus dengan reason yang masuk akal, bukan semata-mata politik kekuasaan," kata Jimly di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (9/9).

Jimly juga mengkritik argumen yang dipakai partai politik pendukung Pilkada lewat DPRD. Salah satunya adalah masalah efisiensi APBN jika Pilkada diselenggarakan tidak langsung.

"Kalau soal efisien, yang mana dimaksud efisien? Kota itu tempat urban society, kabupaten itu adalah kawasan pedesaan. Jadi syarat-syarat demokrasinya ada perbedaan," lanjutnya.

Selain itu, masalah money politics juga tidak ada jaminan bakal hilang 100 persen jika kepala daerah dipilih DPRD. Masalah korupsi, dinilai tidak lepas dari habit seseorang.

"Sama saja, selalu ada. Selagi ada nafsu orang berburu kekuasaan, itu bersamaan dengan berburu uang," terang Jimly.