Merdeka.com - Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) mengirimkan 'surat sakti' meminta tak dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Surat tersebut dinilai menjadi bukti bahwa Setnov tak ingin kehilangan kekuasaan.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai surat tersebut membuktikan bahwa Setnov sangat menikmati jabatan prestisius sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Setnov tak mau mundur atau dilengserkan sehingga menghalalkan segala cara agar tak terpental dari jabatannya.

"Nikmatnya kekuasaan cenderung membuat penguasa ingin terus merengkuhnya hingga kapan pun. Saya kira keinginan Novanto ke DPR dan Golkar agar posisinya di puncak tertinggi itu tidak buru-buru diganti lebih banyak didorong oleh dorongan akan kenikmatan dari kekuasaan sekaligus keinginannya untuk terus mereguk nikmat dari kekuasaan itu. Setnov nampaknya sulit menerima kegetiran hidup tanpa kekuasaan dalam tempo yang sangat singkat," kata Lucius melalui pesan singkat yang diterima merdeka.com, Rabu (22/11).

Ambisinya itu menunjukkan bahwa Novanto bukan seorang pemimpin yang menganggap kekuasaan sebagai sebuah amanah dari orang-orang yang dipimpinnya. Keinginan berkuasa hanya karena kekuasaan itu memberinya kenikmatan bagi dirinya sendiri.

"Keinginannya untuk tak diganti dari posisinya walaupun faktanya dia sudah ditahan oleh KPK karena dugaan korupsi e-KTP, memperlihatkan bahwa Setnov memang menikmati indahnya kekuasaan bagi dirinya sendiri. Dia tak mempertimbangkan kepentingan orang lain yang dipimpinnya." katanya.

Lucius melihat, saat Setnov tersangkut kasus korupsi e-KTP, dia cenderung menggunakan kekuasaannya untuk terlepas dari jerat hukum. Setnov seolah tak mempedulikan aspirasi publik yang memintanya legowo meninggalkan dua jabatan yang dipegang guna fokus menjalani proses hukum.

"Dan parahnya keinginan untuk terus berkuasa itu masih saja dia perjuangkan bahkan ketika dia sudah jelas-jelas dibatasi ruang geraknya oleh proses penahanan yang dilakukan KPK. Saya kira sudah jelas bagaimana kualitas kepemimpinan seperti yang dijalankan oleh Setnov ini," katanya.

Surat sakti yang dikirimkan pada Selasa (21/11) dari balik tahanan KPK tersebut dinilai sebagai cara otoriter. "Dia menjalankan kepemimpinannya hanya untuk dirinya sendiri. Karena yang dipimpin sudah kehilangan kepercayaan, maka keputusannya pun sudah kehilangan legitimasi. Maka dalam sejarah, penguasa yang haus dan ingin mempertahankan kekuasaan sekalipun sudah kehilangan kepercayaan dari rakyat akan menggunakan cara-cara yang otoriter."

MKD dan Golkar tak perlu penuhi permintaan Setnov

Lucius meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tak menuruti permintaan Setnov. Apabila dituruti justru menjadi bumerang bagi DPR yang harus menghormati permintaan dari seorang Setnov yang kini menjadi tahanan di KPK.

"Jika DPR menerima permintaan itu artinya semakin dahsyat tamparan terhadap kehormatan lembaga karena mereka bahkan mau memenuhi permintaan dari Setnov yang justru kuat diduga telah menggerayangi kehormatan DPR baik karena statusnya sebagai tahanan juga karena aksi-aksinya yang secara langsung menampar martabat lembaga parlemen," katanya.

Sebaliknya, apabila MKD bersidang dan memutuskan memberhentikan Setnov maka itu akan memberikan kehormatan bagi DPR di mata rakyat. Hal sama juga berlaku bagi Partai Golkar. Lucius berharap ada baiknya partai berlambang pohon beringin itu melanjutkan proses pergantian ketua umum.

"Ini tentu semata-mata untuk menyelamatkan partai di mata publik. Mempertahankan Setnov di hadapan kenyataan proses hukum yang tengah dijalaninya hanya akan menjadi lonceng kematian bagi partai," katanya.