Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno membahas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta perpanjangan pendaftaran Pilkada di 7 daerah yang memiliki calon tunggal.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan pihaknya mengira Presiden Joko Widodo bakal mengeluarkan Perppu mengatasi polemik ini. Namun, nyatanya Jokowi berkukuh bahwa Perppu hanya dapat diterbitkan dalam keadaan yang genting.

"Pembahasan sudah kami lakukan tadi malam, tapi belum tuntas. Kami pikir tadinya akan dikeluarkan (Perppu), bahwa calon perseorangan itu bisa (ditetapkan) kalau toh ada kenyataannya bisa selesai, toh kenyataannya sekarang kan tidak," kata Hadar di Kantor KPU, Kamis (6/8).

Hadar menjelaskan apabila nantinya hasil dari rapat pleno memutuskan untuk mengamini rekomendasi dari Bawaslu tersebut, pihaknya bakal memutar otak lebih keras. Sebab, perpanjangan waktu pendaftaran dipastikan akan memangkas agenda lain bagi KPU untuk mempersiapkan Pilkada serentak. Terlebih, perpanjangan waktu sudah terjadi sebanyak dua kali.

"Tentu ada perubahan jadwal, kita harus bekerja lagi mengolah semua ini," jelasnya.

Namun, Hadar tak mau menyebut pihaknya mendapatkan kerugian apabila waktu perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala daerah benar akan diperpanjang.

"Sebagai penyelenggara sebetulnya tidak boleh bilang rugi gitu ya. Tapi, memang kami sudah menetapkan peraturan. Jadi, semua harus mengikuti peraturan itu. Lebih tepat diganti, UU atau dengan Perppu," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad mengatakan pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah selama 7 hari. Teknis perpanjangan itu nantinya akan diserahkan KPU yang akan mengatur.

"Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk memberikan kesempatan perpanjang masa pendaftaran 7 kabupaten dan kota yang belum memiliki 2 calon," kata Muhammad di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Muhammad menambahkan, untuk mekanisme jumlah hari dari perpanjangan pendaftaran, Bawaslu menyerahkan ke KPU, karena ada kepentingan pengaturan teknis selanjutnya.

Dari fakta tersebut, sambung Muhammad, Bawaslu berpandangan pertama penting untuk memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi pemenuhan hak politik warga negara melalui partai politik.