Jero Wacik: Pemecatan PKS dari koalisi urusan Presiden SBY
Merdeka.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik juga mengaku tidak tahu tentang informasi ditendangnya PKS dari koalisi. Sebab, belum ada keputusan apapun soal nasib PKS di Setgab.
"Belum tahu saya," aku Jero di Istana Negara sebelum menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6).
Ketika wartawan mengonfirmasikan informasi tersebut datang dari Fahri Hamzah, Jero membantahnya. Dia meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Fahri.
"Kalau dia (Fahri) bilang begitu, tanya aja dia. Kita belum dapat beritanya," ucapnya.
Menurutnya, soal rencana untuk mengeluarkan PKS dari koalisi, itu merupakan wewenang penuh dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua Setgab. "Ya itu kan urusannya Pak Presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Wasekjen PKS Fahri Hamzah menyebut jika partainya sudah dikeluarkan dari Setgab Koalisi. Menurut Fahri, seorang menteri di lingkungan Istana sudah menyatakan bahwa PKS dikeluarkan dari koalisi.
"Pertengahan pekan lalu seseorang dari pihak Istana sudah memberitahukan ke menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi atau setgab," ujar Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).
Fahri enggan menyebut siapa pihak Istana tersebut, yang jelas dia seorang menteri SBY. Kini PKS pun sedang menunggu surat resmi pemecatan dari koalisi itu.
"Kami sebetulnya juga sedang menunggu kelanjutan pemberitahuan lisan dari Istana ke salah seorang menteri itu. Ini kita anggap informasi yang serius, dan valid," terangnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
surat perbaikan terkait pengunduran diri Firli Bahuri dari Ketua KPK sedang diproses
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnyaertemuan itu pun dianggap oleh Tumpak adanya kepentingan tertentu.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca Selengkapnya