'Jelang Pilkada serentak, KPU rawan permainan politik'
Merdeka.com - Ketua Lingkar Masyarakat Madani Indonesia, Ray Rangkuti menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) rawan permainan politik. Apalagi, kata dia, saat ini ada dua partai besar sedang berkonflik.
"Pertama, ada dua partai yang berkonflik, itu sangat rawan dimainkan, siapa yang dimenangkan dan siapa yang dikalahkan, itu tergantung KPU," papar Ray Rangkuti saat dalam diskusi 'Carut marut persiapan Pilkada serentak' yang diadakan oleh Koalisi Masyarakat Pemantau Pilkada Serentak (KP2S) di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (24/6).
Kedua, masih menurut Ray, soal persyaratan administrasi. Jika calon kekurangan kursi sangat mungkin diakal-akali, itu dua potensi yang rawan dimainkan oleh penyelenggara Pemilu seperti KPU ini.
"Di mana persyaratannya diada-adakan dan di pas-pas kan, agar bisa masuk Pilkada," tukasnya.
Ray mencontohkan bagi calon kepala daerah bisa saja KPU daerah terlibat kongkalikong dan mendapatkan imbalan uang.
"Kita bisa pertanyakan dugaan penyelewengan uang Rp 334 miliar dalam persiapan Pilkada 2015 itu apakah melibatkan orang per orang atau rekanan KPU atau partai politik?" tanyanya.
Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada ini tidak objektif. "Sikap tidak objektif ini masih sangat lumrah terjadi di Indonesia. Kita mendesak ke KPU Nasional lebih transparan pengelolaan keuangan negara, karena Pemilukada anggarannya itu dari APBN," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jurus Jitu KPK Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, Gaungkan 'Hajar Serangan Fajar'
KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaBerkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaUsai KPU Umumkan Pemenang Pilpres dan Pileg, Surya Paloh Bakal Temui Parpol di Luar Koalisi Perubahan
Surya Paloh menilai pentingnya menjaga komunikasi dengan partai politik lain setelah pemilu.
Baca SelengkapnyaPPP Buka Peluang Dorong Sandiaga Uno Maju Lagi Pilkada DKI 2024
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak menutup kemungkinan akan mendorong Sandiaga Salahuddin Uno maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Dinyatakan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres
Ketua KPU Diputuskan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres
Baca Selengkapnya