Jelang Pilkada Jatim 2020, PDIP Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah
Merdeka.com - PDI Perjuangan mulai mempersiapkan diri menyambut Pilkada serentak 2020 di Jawa Timur. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu telah membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sejumlah daerah dimana PDIP lemah, dinyatakan sebagai daerah terbuka. Tapi daerah-daerah dimana PDIP kuat, maka yang didorong maju kader partai.
"Kami memiliki semangat gotong royong dan kami terbuka bagi mereka yang ingin mendaftar ke PDI Perjuangan. Tetapi tentu saja skala prioritas dari kader internal atau dari mereka yang menjadi tokoh untuk bisa bergabung ke PDIP. Kami akan siapkan dengan sekolah partai," katanya di Sidoarjo, Kamis (5/9) malam.
Untuk diketahui, sebanyak 19 daerah di Jawa Timur akan menyelenggarakan Pilkada pada 2020. PDIP mulai membuka pendaftaran bakal calon sejak 5 hingga 14 September 2019 mendatang. Menurutnya, semua hal terkait Pilkada Jatim akan dievaluasi oleh partai.
"Kami akan melakukan pemetaan. Yang penting bukan pada targetnya, tapi pada proses kelembagaan kepemimpinan menyiapkan kader-kader partai atau mereka yang bergabung ke partai untuk menjadi pemimpin itu yang kami persiapkan," ujar Hasto.
Khusus pilkada Kota Surabaya yang merupakan ibukota Jatim, PDIP menaruh perhatian. Apalagi kader Tri Rismaharini sudah menjabat 2 periode sebagai walikota Surabaya sehingga PDIP ingin mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar terjadi kesinambungan.
"Jangan sampai nanti ada pemimpin yang tidak sepaham dengan visi Ibu Risma dan Pak Whisnu. Tentu saja kami akan cari mereka-mereka yang punya kesepahaman untuk menjadikan kota Surabaya sebagai smart city, green city dengan aneka taman yang begitu indah dan kebudayaannya, itu yang akan kami perkuat. Menjadi tradisi, kultur kepemimpinan di masa depan," tukasnya.
Ditambahkannya, PDIP akan tetap sesuai dengan mekanisme demokrasi internal partai, membuka pendaftaran secara terbuka.
"Sehingga mereka-mereka, entah dari kalangan PNS yang terpanggil untuk menjadi pemimpin, dosen, tokoh-tokoh agama bersama PDIP, kami terbuka. Tetapi kami punya mekanisme. Kami akan lihat rekam jejaknya, komitmennya untuk rakyat, dan tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari Ibu Risma, karena beliau adalah walikota yang sudah 2 periode," tandas Hasto.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polda Jatim Jawab Hasto soal Kepala Daerah PDIP Ditekan Agar Tak Dukung Ganjar-Mahfud: Tak Benar!
Hasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024
Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaHasto soal Kesiapan PDIP Jadi Oposisi: Tunggu Hasil Penghitungan KPU
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
Baca SelengkapnyaCagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra
Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaPeluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika
PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Tegaskan Mahfud Lepas Jabatan Menko Polhukam Bukan soal Elektoral
Keputusan Mahfud cermin dalam menunjukkan etika dan keteladanan politik.
Baca Selengkapnya