Merdeka.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jateng Selasa (29/1).

Aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan mahasiswa terhadap dana hibah dan bansos Jawa Tengah. Dana hibah dan bansos yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tersebut rawan diselewengkan, apalagi mendekati Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013.

Penyelewengan ini dapat terjadi terutama terhadap calon gubernur (cagub) yang saat ini masih berada di lingkaran birokrasi. Apalagi cagub itu merupakan pengambil kebijakan strategis dalam pemerintah Provinsi Jateng.

Andri Apriliyanto korlap aksi mengatakan, bahwa masyarakat perlu kejelasan untuk pengeluaran dana yang rawan korupsi tersebut, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di daerah lain yang bersumber dari dana tersebut.

"Kami hanya menuntut kejelasan anggaran tersebut, dan berkeinginan untuk mengawasi agar anggaran tersebut tidak diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," ungkapnya kepada merdeka.com di sela-sela aksi.

Andri juga menjelaskan, bahwa KAMMI secara terstruktur telah mengawasi dana tersebut dengan membangun Gempar (gerakan masyarakat peduli anggaran rakyat) pansus khusus untuk membahas anggaran.

"Pengawasan tersebut juga kami lakukan secara terstruktur dengan membangun panitia khusus untuk membahas anggaran di Jawa tengah," ujarnya.

Menurutnya kerapkali ditemukan modus korupsi politik dalam alokasi dana hibah dan Bansos pemenangan pilkada. Praktiknya dana bansos dan hibah masih sering salah tempat.

"Sering kali kami memantau ada penyaluran dana yang salah tempat antara lain ada lembaga yang fiktif, alamat. Itu merupakan modus-modus untuk menyelewengkan dana-dana dari pemerintah, kami harus awasi itu," ungkapnya.

Dana anggaran hibah pada tahun ini mencapai Rp 4,025 triliun mengalami peningkatan hingga Rp 780,85 miliar dibanding tahun 2012 yang anggaran hibahnya berjumlah Rp 3,245 triliun.

Dana bansos pun pada RAPBD Jateng 2013 senilai Rp 9,24 miliar naik menjadi Rp 1,8 miliar dibanding tahun 2012 sebesar Rp 7,37 miliar. Tercatat juga Rp 26,89 miliar dana bansos dan hibah belum dipertanggungjawabkan di Jawa Tengah tahun 2011.

Kenaikan tersebut sebenarnya bisa dipelajari dari beberapa daerah lain yang juga bermasalah, apalagi menjelang pilkada. Banten dan DKI Jakarta misalnya, terjadi kenaikan anggaran yang luar biasa mendekati tahun pilkada dilaksanakan.

Antisipasi penyelewengan dana tersebut kami soroti, maka KAMMI Semarang bersama masyarakat menuntut adanya transparansi penggunaan dana bansos dan hibah oleh pemerintah Jateng.

"Transparansi penggunaan dana bansos dan hibah harus jelas dibantu oleh pihak-pihak pengawas dari pemerintahan seperti KPK, anggota legislatif, dan lembaga audit negara," tandasnya.