Merdeka.com - Jelang pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April mendatang, caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin gencar melakukan pendekatan kepada pemilih dan tentunya juga menjaga basis suaranya, tidak terkecuali di luar negeri.

Caleg DPR RI dapil DKI 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri Rendhika Deniardy Harsono mengatakan ada kedekatan kultur dan historis PPP dengan para WNI di luar negeri.

"Kedekatan kultural dan historis ini yang mendekatkan PPP dengan para WNI yang berada di luar negeri. Orang tua mereka tinggal di Indonesia yang notabene mereka PPP," kata anggota DPRD DKI Jakarta ini melalui keterangan, Senin (25/3).

Diakui Rendhika, dirinya akan memanfaatkan dua hal tersebut untuk mendapatkan dukungan dari konstituen. "Kami terus ikhtiar ke kantong-kantong basis suara PPP di Singapur, Malaysia, Brunei dan Hongkong di antaranya," ujarnya.

Ia yakin PPP akan mendapatkan dukungan suara WNI di Luar Negeri karena memperjuangkan aspirasi dari semua stakeholder.

"Kami akan melakukan pembinaan terhadap titik-titik yang kami sambangi. Sejauh ini lebih dari 100 titik yang sudah kami datangi dari berbagai negara," tambahnya.

Kata Rendhika, seluruh caleg PPP, khususnya dapil 2 DKI Jakarta, akan berkhidmat dan solid membesarkan rumah besar umat Islam, yaitu PPP.

"Insya Allah WNI di Luar Negeri khususnya akan memberikan kepercayaan nya dan dukungan kepada kami," tuturnya.

Menyinggung permasalah WNI yang berada di luar negeri, di antaranya perlindungan dari pemerintah, menurut kami dibawah kepemimpinan pak Jokowi sudah baik, namun perlu ditingkatkan secara umum.

"Permasalahan TKI ilegal menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Karena yang ilegal sulit mendapat perlindungan dari negara," ucap Rendhika.

Sementara itu, Yayuk Yuliani, tokoh perempuan Majelis Taqlim Yuen Long di Hong Kong mengatakan para WNI di negara tersebut berharap para anggota parlemen hasil Pemilu 2019 nanti mengerti apa yang dibutuhkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti dirinya.

"Khususnya kepastian jam kerja, jaminan kesehatan dan pelayanan konsuler yang optimal," jelasnya.

Dia pun mengingatkan, para PMI telah memberikan sumbangsih yang tidak sedikit, yaitu memberikan pemasukan devisa bagi Indonesia. "Ini harus diketahui oleh para anggota DPR dalam membuat Undang-undang agar memastikan perlindungan kepada kami para PMI," katanya.