Merdeka.com - Jargon Jawa Tengah adalah kandang banteng belakangan ramai menjadi pembahasan. Awalnya, Sudirman Said yang bakal bertarung dengan kader PDIP Ganjar Pranowo memperebutkan kursi gubernur tak sepakat jika Jawa Tengah disebut kandang banteng alias basis kekuatan politik dan massa PDIP.

Rupanya, Partai Golkar yang notabene berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jateng juga tak sepakat jika Jateng disebut kandang banteng. Adalah Ketua Harian DPD Golkar Jawa Tengah, Iqbal Wibisono yang menyatakan tak tepat jika Jateng disebut kandang banteng.

Dia justru mengklaim jika dilihat dari sejarah, Golkar justru lebih dominan daripada PDIP. Menurutnya, kader Golkar lebih banyak menjadi Gubernur Jateng ketimbang PDIP. Dia menyebut setidaknya ada lima kader Golkar yang pernah menjadi Gubernur Jateng. Mereka yakni; Munadi, Parjo, Ismail, Wardi, dan Mardiyanto. Sementara, PDIP baru dua kali yakni Bibit Waluyo dan Ganjar Pranowo.

Selain itu, kata dia, di tingkat kabupaten/kota, saat ini Partai Golkar menempatkan 10 kadernya di kursi bupati/walikota maupun wakilnya. Daerah yang dipimpin kader Golkar antara lain Kabupaten Batang, Kota Demak, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kota Tegal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang.

Dia mengakui PDIP memang perkasa dan berhasil mendominasi eksekutif dan legislatif di Jateng. Namun demikian, jumlah kursi PDIP di Jateng tak pernah mencapai 50 persen lebih.

"Sementara Golkar pernah mencapai 67 persen," kata Iqbal, Kamis (1/2).

Dia menilai sekarang adalah saatnya untuk mengembalikan lebatnya beringin di Jawa Tengah. Pihaknya pun memiliki target perolehan kursi DPRD Jateng pada Pemilu 2019 mendatang.

"Ada beberapa ikhtiar yang kami lakukan. Pertama, saat ini daerah pilihan terbagi menjadi 13, minimal setiap dapil memperoleh dua kursi. Minimal nanti harus 20 kursi, beringin di Jateng harus kembali lebat," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio tak sepakat dengan pernyataan Iqbal. Menurutnya, jargon Jateng adalah kandang banteng sudah tepat. Sebab, PDIP memang parpol pemilik kursi terbanyak di DPRD Jateng.

Sementara soal kader Golkar lebih banyak ketimbang PDIP menjadi Gubernur Jateng, dia mengatakan hal itu terjadi karena di era Orde Baru gubernur langsung ditunjuk oleh Presiden. Sementara, di era Pilkada langsung, dua gubernur dari PDIP yang terpilih.

Menurutnya, jika Golkar ingin menumbangkan PDIP dan menguasai Jateng di Pemilu 2019, partai beringin itu harus bekerja ekstra keras.

"Selama ini kesolidan kader PDIP di Jateng sangat luar biasa. Jadi kalau mereka (Golkar) mau menumbangkan PDIP harus kerja keras. Misalnya perbanyak kepala-kepala daerah dari Golkar di Jateng," katanya kepada merdeka.com, semalam.

Berdasarkan hasil pemilu 2014 lalu, PDIP adalah parpol peraih suara terbanyak di Jateng dan berhasil meraih 31 kursi DPRD Jateng, kedua adalah PKB dengan 13 kursi, ketiga Gerindra 11 kursi, sementara Golkar dan PKS sama-sama meraih 10 kursi, Demokrat 9 kursi, PAN 8 kursi, dan PPP 8 kursi. Dia menilai, dari raihan jumlah kursi tersebut dapat dilihat bahwa Jateng adalah kandang banteng.

"Nah kalau kandangnya Golkar itu di Sumsel," katanya.

Sementara itu, pengamat politik LIPI, Siti Zuhro menilai jika dilihat dari hasil Pemilu 2014, PDIP memang pemilik kursi terbanyak di DPRD Jateng. Namun, tak serta merta bisa disebut penguasa. Sebab, jika digabungkan, jumlah kursi parpol lain lebih besar dari PDIP.

Jumlah total kursi DPRD Jateng adalah 100 kursi. PDIP memiliki 31 kursi. Artinya 69 kursi dimiliki parpol lain.

"Itu (kandang banteng) hanya julukan prokem saja. Kalau bicara Pileg, memang PDIP dominan di Jawa Tengah. Meski dominan tapi tidak semua karena ada sisa partai lain," kata Siti Zuhro saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (29/1) malam lalu.