Janji Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta perkuat KPK

Kamis, 22 Mei 2014 12:04 Reporter : Lia Harahap
Jokowi-Jk dan Prabowo-Hatta. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Dua pasangan calon presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla, punya semangat yang sama soal pemberantasan korupsi di Tanah Air. Salah satu caranya dengan menguatkan peran lembaga superbody Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasangan Jokowi - JK dalam sembilan agenda prioritasnya berjanji serius memerangi korupsi dengan konsisten dan terpercaya.

"Kami akan mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dalam praktik pemberantasan korupsi telah menjadi tumpuan harapan masyarakat," demikian isi Visi dan Misi Jokowi-JK yang diserahkan ke KPU, dikutip merdeka.com, Kamis (22/5).

Mengingat bahaya korupsi sudah menyasar sampai ke akarnya, Jokowi-JK siap memberantas korupsi di semua bidang. Mulai dari lingkungan peradilan, penegak hukum politik, pajak, bea cukai dan industri sumber daya alam. Agar semangat pemberantasan korupsi ini tercapai, Jokowi-JK meminta KPK dan dua lembaga penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan, saling bersinergi.

" KPK harus dijaga sebagai lembaga yang independen yang bebas dari pengaruh kekuatan politik. Independensi KPK harus didorong melalui langkah-langkah hukumnya yang profesional, kredibel transparan dan akuntabel," tulis keduanya.

Semangat pemberantasan korupsi juga ditunjukkan pasangan capres Prabowo-Hatta. Keduanya berjanji menyikat semua pelaku korup tanpa panda bulu dengan seadil-adilnya.

"Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel, memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan, dan penguatan peranan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis," tulis keduanya dalam dokumen visi misi yang diserahkan ke KPU.

Prabowo-Hatta yakin bila semua penegak hukum serius, maka mata rantai korupsi di Tanah Air akan mati.

"Melaksanakan pemangkasan rantai dan proses birokrasi yang berbelit-belit dan berpotensi menjadi sumber KKN di semua tingkat dan sektor pemerintahan," tandasnya. [lia]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.