Jangan sampai tentara kembali jadi alat kekuasaan

Kamis, 20 September 2012 13:49 Reporter : Nurul Julaikah
Jangan sampai tentara kembali jadi alat kekuasaan  Kostrad. garu999.wordpress.com

Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas) akan menjadi pemisah para penyelenggara negara, terutama penegak hukum. Hal tersebut disebabkan terciptanya wilayah abu-abu kewenangan aparat hukum.

"Aktor penegak hukum bisa saling over-laping dan bertentangan dengan prinsip utama reformasi keamanan yaitu diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi," kata Anggota Komisi I FPDIP Helmi Fauzy di sela-sela Acara AIPA, Lombok, Kamis (20/9).

Pembagian struktur dan fungsi sangat berguna dalam akuntabilitas kinerja penegak hukum. Sementara penegakan hukum dan keamanan ketertiban masyarakat dilaksanakan oleh polisi.

"Ancaman luar negara oleh tentara, jangan sampai tumpang tindih. Apalagi jika kemudian ada upaya menciptakan kembali semacam pelaksana penyelenggar keamanan daerah dengan pendefinisian yang sangat karet, yaitu intelejen dapat kewenangan penindakan langsung,"jelas politisi PDIP ini.

Menurutnya, karena adanya hal tersebut, jangan sampai tiba-tiba ada demontrasi buruh atau mahasiswa, dimana tentara ikut bertindak berdasarkan nomeklatur baru penyelenggar keamanan negara. Sehingga berpotensi terjadi lagi penghilangan orang tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

Disisi lain, bersikerasnya pemerintah dalam memuluskan RUU Kamnas semakin menegaskan adanya motif politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan kekuatan represif tentara.

"Saya sendiri merasa banyak kejanggalan dalam proses itu. Awalnya di komisi I lalu sepakat bulat menolak, kemudian dilempar lagi ke pansus lalu ditolak kembali. Namun untuk ketiga kalinya pemerintah tanpa perubahan sedikit pun, menyerahkan kembali ke DPR,"terang dia.

Helmy menegaskan bahwa pemerintah harusnya dapat membaca gelagat politik yang terjadi. Pasalnya, DPR keberatan dengan adanya RUU tersebut, karena akan membawa lagi ke masa orde baru yaitu akan ada aktor keamanan seperti intelejen yang digunakan, seperti Laksuda masa lalu.

Penerapan kekuatan militer digunakan oleh penguasa yang kekuasaan dan legitimasinya telah ambruk, dengan tindakan represif untuk mendapatkan dukungan politik dan menutup ruang keterbukaan publik. Sehingga DPR harus kembali menolak tegas RUU Kamnas dan menyatakan sikap tidak akan pernah membahas RUU itu.

"Penolakan bisa seterusnya dilakukan tapi tidak lucu jika ditolak terus, harusnya pemerintah lebih aktif melihat suasana kebatinan dalam DPR yang menolak tegas. Sehingga sebaiknya pemerintah memproritaskan ruu lain, misal ruu perbantuan dan peradilan militer diamanatkan dalam UU TNI,"terang dia.

Lalu, sikap fraksi yang menolak RUU Kamnas harus konsisten, jangan dijadikan sebagai kebiasaan politik. Jika akhirnya pun, posisi politik berubah harus dengan argumen yang jelas dan dikemukakan oleh publik, biar akhirnya rakyat yang menilai.

"Tergantung angin kenceng atau tidak karena akan menyebabkan orang masuk angin. Anginya bisa macam-macem, dari kekuatan kapital, pembagian kekuasaan dan macamnya," tukas dia. [ian]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. TNI
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini