Merdeka.com - PDI Perjuangan akan mengumumkan bakal calon wali kota Surabaya pada Rabu (2/9) siang. Setelah melewati dinamika politik yang panjang.

Sedianya, PDIP mengumumkan bakal calon jagoan pengganti Tri Rismaharini pekan lalu. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sudah menunjukan amplop yang disebut nama calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya.

"Terkait calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Kota Surabaya ini sudah ada suratnya. Karena belum tersambung, nanti akan diumumkan pada waktu yang akan datang," kata Puan, Jumat (28/8).

Pengumuman bakal calon wali kota Surabaya memang berlarut-larut. Dikabarkan terjadi tarik menarik di internal PDIP antara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dengan Wali Kota Surabaya dan Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini.

Keduanya disebut berbeda dukungan kepada bakal calon kepala daerah Surabaya. Namun, Hasto langsung membantah kabar tersebut.

"Kalau di salah satu media mengatakan bahwa sepertinya bu Risma dan saya berbeda itu tidak benar," katanya, Rabu (26/8).

Isu Tarik Menarik

PDIP dikabarkan hampir final mendukung Whisnu Sakti Buana-Eri Cahyadi. Whisnu adalah wakil wali kota Surabaya. Sementara Eri merupakan Kepala Bappeko Surabaya.

Komposisi itu diklaim tak disetujui Risma. Wali Kota Surabaya itu mendukung Eri sebagai calon penggantinya.

Di Pilkada Surabaya, PDIP digempur hampir seluruh partai. Kecuali PDIP dan PSI, semua partai di Surabaya mendukung mantan Kapolda Jatim Machfud Arifin sebagai calon wali kota Surabaya.

Pengumuman bakal calon wali kota Surabaya berulang kali ditunda. Hasto berdalih PDIP menunggu momentum tepat untuk mengumumkan bakal calon.

Hingga akhirnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajaran DPP untuk menggelar konsolidasi pada Minggu (30/8) lalu. Dengan tegas, Hasto kembali membantah ada tarik menarik dukungan calon wali kota Surabaya.

"Tidak ada tarik tambang politik di internal Partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan," kata dia.

Hasto mengatakan, PDIP tidak ingin kota Surabaya jatuh ke tangan yang salah. Sebab, sudah 20 tahun PDIP memimpin Kota Surabaya.

"Karena itulah Kota Surabaya sebagai Kota Terbesar Kedua di Indonesia akan dijaga dan dilindungi oleh seluruh anggota dan kader Partai yang menyatu dengan rakyat untuk dimenangkan dalam pilkada serentak tahun 2020 ini," ucapnya.