Merdeka.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut Kepala Staf Presisden (KSP), Moeldoko sebagai 'begal partai'. Hal itu karena terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dinilainya inkonstitusional.

"Bahwa kemudian ada orang-orang yang dengan nafsu kekuasaan yang begitu besar menjadi begal politik, begal partai. Mau-maunya jenderal bintang empat kemudian melakukan hal seperti ini," kata Andi dalam diskusi TrijayaFM, Sabtu (6/3).

Menurutnya apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menggelar KLB Partai Demokrat di Deli Serdang kemarin seperti zaman orde baru. Sebagaimana terpilihnya Moeldoko yang menjadi ketua umum dengan memanfaatkan elemen kekuasaan mengganggu partai lain.

"Yang zaman orde baru memang modelnya begini, kita salah ekspetasi barang kali bahwa ketika reformasi mereka yang berkuasa akan melakukan etika politik yang baik. Karena 10 tahun SBY berkuasa tidak pernah mengganggu partai orang," ujarnya.

"Tiba-tiba sekarang ini ada elemen kekuasaan yang berada di lingkaran dalam presiden, berusaha mengambil alih partai orang lain. Dengan kekuasan dan uang bersekongkol dengan beberapa mantan kader dan kader yang tidak jelas lalu kemudian membuat KLB abal-abal," sambungnya.

Terlebih, Andi menegaskan bahwa kegiatan KLB tersebut tidaklah sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang sah sesuai kongres pada tahun 2020.

"Yang sama sekali tidak sesuai dengan AD/ART yang sampai hari ini terdaftar tercatat dalam lembaga negara Kementerian Hukum dan Ham," ujarnya.

SBY Beberkan Alasan KLB Deli Serdang Abal-Abal

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan kongres luar biasa (KLB) yang dipimpin Jhonny Allen Marbun di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ilegal dan melawan hukum. Pernyataan SBY ini didasarkan kepada Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Segala kegiatan partai yang tidak sesuai dengan AD/ART partai adalah ilegal atau melawan hukum," kata SBY dalam konferensi pers virtual, Jumat (5/3).

SBY menjabarkan, berdasarkan AD/ART Demokrat pasal 81 ayat 4, disebutkan bahwa kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan 1/2 dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.

"Mari kita uji sekarang, apakah KLB Deli Serdang sah secara hukum? Ingat negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 UUD 1945. Majelis Tinggi yang saya pimpin berjumlah 16 orang, tidak pernah mengusulkan KLB. Jadi syarat pertama sudah gugur," tutur SBY.

Yang kedua, lanjut SBY, DPD yang mengusulkan minila 2/3 dari 34 DPD. Namun kenyataannya tidak satupun yang mengusulkan. "Berarti nol. Jadi tidak memenuhi syarat yang kedua," lanjutnya.

Ketiga, DPC yang mengusulkan KLB minila 1/2 dari 514 DPC. Kenyataannya hanya 34 DPC yang mengusulkan. Dengan kata lain, tutur SBY, hanya tujuh persen dari yang seharusnya 50 persen. "Jadi tidak memenuhi syarat yang ketiga," terang SBY.

Selain itu, usulan KLB dari DPD dan DPC diharuskan mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai. Sedangkan pihaknya tidak penah memberi persetujuan pelaksanaan KLB.

"Jadi syarat keempat tidak dipenuhi. Kesimpulan besar, semua persyaratan untuk diselenggarakannya gagal dipenuhi ataui tidak dipenuhi. Sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal," pungkas SBY.

Moeldoko Klaim KLB Demokrat Konstitusional

Moeldoko sendiri mengklaim KLB yang digelar di The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) adalah konstitusional. Hal tersebut kata dia tertuang pada AD/ART partai.

"KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART," kata Moeldoko saat berpidato pertama kali dihadapan para kader di The Hill Hotel and Resort, Jumat (5/3) malam.

Dengan alasan tersebut Moeldoko mau datang dan menerima penunjukan sebagai ketua umum PD. Sebelumnya dalam sambungan telephone dia juga sempat memastikan hal AD/ART dalam partai tersebut.

"Untuk itulah sebelum saya datang ke sini, saya ingin memastikan tiga pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian semua, setelah hal kepastian saya dengan sukarela untuk datang ke sini walaupun macetnya luar biasa," ungkapnya.

Moeldoko sebelumnya terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat hasil dari KLB di The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Pimpinan sidang forum KLB Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun memastikan bahwa pemilihan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART).

"AD/ART, unsur pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pendiri partai dan sayap partai. Unsur ini dilakukan sesuai dengan tingkatan dan bisa diwakili. Memenuhi kuorum, sudah kembalikan AD/ART 2005," kata Jhoni dalam jumpa pers usai KLB Partai Demokrat, Jumat (5/3).

Lanjut Jhoni, tidak ada yang menyalahi dan melanggar aturan dalam proses pemilihan Ketum Partai Demokrat di KLB tersebut. Tahapan yang dilakukan juga sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

"Oleh karena itu bahwa semua dilakukan dengan proses-proses. Adanya surat keputusan dari kongres luar biasa yang kita minta seluruh peserta, apa itu? Sebagai Partai Demokrat," ujarnya.

Usai KLB Partai Demokrat ini, Jhoni mengklaim akan memberikan kesempatan bagi para pihak yang ingin bergabung bersama partai berlambang bintang mercy ini.

"Terbuka dan modern, siapa pun masuk dan apabila bersangkutan tidak memiliki kartu tanda anggota dalam proses luar biasa. Kita sepakati beliau (Moeldoko) telah memiliki kartu tanda anggota nomor khusus atau spesial," sebut Jhoni.

Seperti diketahui, Moeldoko dipilih menjadi Ketum Partai Demokrat karena mendapatkan suara terbanyak dalam voting berdiri peserta KLB di Deli Serdang. Sedangkan, Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.