Merdeka.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, semua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti dievaluasi. Dia ingin evaluasi para pembantu Presiden dilakukan secara objektif dan transparan.

"Semua menteri mesti dievaluasi. Tapi parameter evaluasinya mesti objektif dan dilakukan secara transparan," katanya lewat pesan, Rabu (8/9).

Meksi begitu, Mardani menilai, kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah cukup baik. Begitu juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Pandangan Mardani itu pun berbeda dengan Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer yang memberi rapor buruk terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pertanahan Sofyan Djalil.

"Menkes cukup lumayan. Vaksinasi berjalan baik. Dan Menteri ATR/BPN mampu mengejar target sertifikasi lahan," ucapnya.

Mardani tidak mengomentari lebih jauh soal kinerja menteri Jokowi. Sebab, kerja kerja menteri adalah hak prerogatif Presiden. "Tapi semua hak prerogatif Presiden," ucap Anggota DPR RI ini.

Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer meyakini, Presiden Jokowi bakal segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Menurutnya, reshuffle ini perlu dilakukan agar Jokowi mewarisi pemerintahan yang baik di periode keduanya.

"Info yang kita terima dalam waktu dekat ini antara september atau Oktober akan ada reshuffle besar-besaran, reshuffle ini juga menjadi kebutuhan di pemerintahan Jokowi agar pemerintahan Jokowi yang terakhir ini meninggalkan legacy yang baik buat pemerintahannya yang periode kedua ini kurang maksimal," katanya saat dihubungi, Selasa (7/9).

Menurutnya, pemerintahan yang kurang maksimal disebabkan dari kinerja menteri yang tidak paham maksud dan kehendak Presiden itu sendiri. Sehingga, Immanuel berharap ada reshuffle kabinet demi meninggalkan 'legacy' yang baik meski reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.

"Karena kita gak mau Presiden di pemerintahan keduanya meninggalkan warisan yang sangat buruk buat bangsa ini, makanya kita minta segera reshuffle, salah satu yang layak untuk di reshuffle yang selalu bikin masalah adalah Pratikno," ujarnya.

Immanuel menilai, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berkali-kali bermasalah berkaitan dengan dokumentasi negara. Apalagi, tugasnya adalah memfilter keluar masuknya informasi berkaitan dengan kepentingan Presiden.

"Apalagi dia sekarang sebagai Sekretaris Negara, salah satunya (masalah) Omnibus Law, kedua soal Bipang, ketiga soal statuta UI dan belum yang lain lain, ini baru saya bicara baru kinerjanya, belum kejahatannya," ucapnya.

Dia mengatakan, bahwa hal tersebut berbahaya untuk pemerintahan Jokowi. Menurutnya, Menteri-menteri model tersebut kacau. Belum lagi menteri menteri lain yang tidak punya sense of crisis.

"Yang kerjaannya masih jalan jalan, berbisnis di pemerintahan Jokowi, belum lagi menteri menteri yang ingin nyalonin Presiden kan kacau, gimana mau maksimal kerja Kementeriannya kalau mereka sibuk untuk iniin dirinya," ujarnya.

Menurut dia, Selain Pratikno, Menteri yang layak diganti adalah Menteri Perdagangan Mohammad Lutfi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pertanahan Sofyan Djalil.

"Kita lihat sampai detik ini marak mafia tanah, mafia kesehatan, mafia obat, obat mahal, langka, belum lagi mafia PCR, kita lihat antigen antigen itu semua harus pakai standar Kemenkes, kita lihat alatnya juga tidak bagus," ucap Immanuel.

"Dan ini kan bahaya tidak bagus masa monopoli itu kan gak boleh, jadi banyak persoalan lah kasihan Presiden hari ini bener bener ditipu sama kelompok kelompok ini, para brutus-brutus ini garong garong ini," tambahnya.

Immanuel menegaskan, menteri-menteri yang berlatar belakang profesional sudah tidak layak lagi dipakai di pemerintahan Jokowi. Dia bilang, orang pintar bisa dibayar.

"Soal pintar bisa kita beli lah, bisa kita bayar, kita lihat sejarah orang orang pintar, cerdas justru paling korup," ujarnya.

"Mereka punya sejarah hitam buat bangsa ini, korup koruptor itu orang orang pintar semuanya, punya latar belakang kecerdasan akademik," kata Immanuel.

Dia menilai, kelompok profesional memakai logika bisnis ketika di mandatkan untuk menyelesaikan sesuatu atau persoalan pandemi. Akhirnya, tak ada penyelesaian kemanusiaan karena didasari peluang-peluang bisnis. Hal ini, kata dia, menjadi pelajaran juga untuk Presiden Jokowi.

"Dengan kacamata bisnis melihat persoalan itu dan itu bahaya. Sedangkan Presiden Jokowi dalam melihat persoalan itu persoalan keberpihakan terhadap kerakyatan, keberpihakan terhadap penyelesaian, kalau pebisnis pendekatannya bisnis mencari cuan, untung dan lain lain," ucapnya.

Lebih lanjut, Immanuel tak khawatir bila kabar akan ada reshuffle besar-besarannya dianggap lelucon. Dia lalu bilang, bahwa partai politik alergi bila bicara perombakan kabinet.

"Dulu dibilang begitu Joke, gataunya reshuffle, dia bilang Joke lagi reshuffle berkali-kali tuh, kita digituin faktanya. Kan gak susah ngecek seseorang itu dengan rekam digitalnya, gakpapa sih. Kalau partai partai kan juga alergi ya ngomong soal reshuffle karena mereka takut orang orangnya kena reshuffle, kalau kita gini ngomong reshuffle gak beban," tuturnya.

Dia menegaskan, bahwa kepentingan Joman dengan Presiden Jokowi. Yakni bagaimana bangsa ini kedepan lebih baik dipimpin Jokowi. "Kepentingan kita itu, saya tidak punya kepentingan dengan kekuasaan," ucapnya.

"Politisi ini kan suka bermain main, wajar bangsa ini hancur karena cara pandang politisi yang sering bermain main,"pungkas Immanuel.

Dia bilang, Joman memiliki jalur komunikasi tersendiri bersama Presiden jika membahas sesuatu termasuk seputar reshuffle. Dia mengaku, Jokowi minta sedikit masukan.

"Kita kan punya jalur komunikasi tersendiri, soal reshuffle kan ini hak prerogatif Presiden, biasa Presiden minta ya sedikit masukan lah, kita punya bahasa kode tersendiri dengan Presiden," pungkasnya.