Merdeka.com - Presiden Jokowi melantik Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjadi menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang akan maju sebagai Cagub di Jawa Timur. Idrus menambah jumlah menteri Jokowi dari partai beringin.

Sementara Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto yang menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar aman dari reshuffle kali ini. Padahal banyak desakkan tak ada menteri yang rangkap jabatan.

Soal Airlangga yang rangkap jabatan, Jokowi beralasan jika diganti orang baru akan butuh waktu beradaptasi. Sementara kepemimpinan Jokowi-JK efektifnya tinggal satu tahun. Jokowi juga menilai selama ini Erlangga menunjukkan kinerja optimal.

"Kalau ditaruh orang (Menteri Perindustrian) baru, ini belajar bisa 6 bulan kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," ungkap Jokowi.

Wapres JK menilai tak masalah Erlangga rangkap jabatan karena ketua umum bisa membahas masalah partai saat malam hari seusai tugas sebagai menteri selesai.

Reshuffle kali ini terasa istimewa bagi Partai Golkar. Menunjukkan Jokowi makin mesra dengan partai kuning itu.

Pengamat politik Arya Fernandez menilai magnet Partai Golkar sebagai partai besar sulit untuk tidak diperhitungkan. Saat ini Golkar memiliki 91 kursi di DPR, menjadi partai nomor dua setelah PDI Perjuangan dengan 109 kursi.

"Dengan salah satu pemegang kursi mayoritas di DPR, menggandeng Golkar akan memudahkan Jokowi mendapat garansi dukungan di DPR," kata Arya kepada merdeka.com, Rabu (17/1).

Golkar pun penting bagi Jokowi untuk menghadapi Pilpres dua tahun lagi. Dukungan Golkar akan membuat Jokowi makin kuat. Apalagi kini sudah ada Partai Nasdem, Hanura dan PKB yang juga menyatakan siap mendukung Jokowi.

"Dukungan Golkar juga akan membuat nilai tawar Jokowi di depan PDIP makin tinggi. Jika negosiasi dengan PDIP alot, maka Jokowi masih punya Golkar," kata Arya.

PDIP juga tak akan bisa mendikte Jokowi soal cawapres atau menteri. Jokowi akan lebih bisa leluasa mengatur kabinetnya sendiri.

"PDIP akan terpaksa ikut gerbong Jokowi dan Golkar," jelasnya.

Golkar awalnya mendukung Prabowo Subianto saat Pilpres 2014 lalu. Namun akhirnya mereka masuk mendukung Jokowi dan mendapat kursi di kabinet. Pada era 2009, mereka mengusung Jusuf Kalla. Namun saat SBY menang, Golkar merapat ke Cikeas dan mendapat kursi menteri di kabinet SBY jilid II.

Apakah ada kemungkinan Golkar akan menyeberang dan tak mendukung Jokowi di 2019?

"Sejauh ini belum ada kelihatan Golkar berpaling. Airlangga juga dekat dengan Jokowi. Golkar membutuhkan sosok Jokowi untuk Pileg dan Pilpres karena tak punya calon yang akan diusung sendiri. Tak ada sosok kader Golkar yang bisa dicalonkan di Pilpres 2019," nilai Arya.

Arya memperhitungkan suara Golkar akan tetap stabil di Pemilu Legislatif nanti. Kasus e-KTP yang menjerat mantan Ketum Golkar Setya Novanto diyakini tak akan banyak berpengaruh.

"Masih ada masa recovery yang cukup panjang, selama 2 tahun. Di beberapa daerah, Golkar punya basis massa yang jelas. Terbukti dengan para kepala daerah dari Golkar. Beda dengan Demokrat yang menjaring massa mengambang, pemilih Golkar lebih jelas," tutup Arya.