Istana: KLB Demokrat Deli Serdang Tidak Ada Hubungannya dengan Presiden
Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak ada hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menilai kegaduhan yang saat ini terjadi pada PD adalah urusan pribadi Moeldoko.
"Jadi KLB Deli Serdang tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden meskipun ada sangkut pautnya dengan Kepala Staf, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan presiden, tidak ada sangkut pautnya dengan Istana," kata Donny saat dihubungi, Senin (15/3).
Donny mengatakan pimpinannya memiliki hak untuk berpolitik. Walaupun saat ini masih mengalami kegaduhan dia meminta hal tersebut menunggu keputusan dari Kemenkumham.
"Itu urusan pribadi pak moeldoko selaku warga negara yang punya hak politik dipilih dan memilih. Perkara itu sah atau tidak akan dibuktikan di Kemenkumham," ungkapnya.
Sementara itu, dia juga tidak mau berkomentar terkait publik yang meminta Moeldoko untuk mundur jadi KSP. Sebab kata dia hal tersebut adalah urusan pribadi. Walaupun demikian dia menjelaskan saat ini, Moeldoko masih tetap beraktifitas di kantor KSP.
"Masih melakukan kegiatan sehari-hari selaku kepala staf semua berjalan sesuai tupoksi. Normal saja," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaDilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri
Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaPolitik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca SelengkapnyaNasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto Klaim Situasi di Indonesia Kondusif Pascapemungutan Suara
Hadi berharap situasi kondusif terus terjaga hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnya