Istana Bantah Pembahasan RUU Omnibus Law Rahasia
Merdeka.com - Ekonom UI, Faisal Basri curiga pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan diam-diam oleh pemerintah. Namun, Istana menegaskan, tetap memegang teguh azas keterbukaan informasi publik dalam pembahasan UU.
Staf ahli utama KSP Kedeputian Komunikasi Politik, Donny Gahral menegaskan, saat ini RUU Omnibus Law masih terus dibahas oleh pemerintah. Pemerintah masih mempertimbangkan masuka dari berbagai pihak sebelum mengirim draf itu ke DPR untuk segera dirancang bersama.
"Diproses selanjutnya di DPR pun, pemerintah dan DPR tetap berdialog dengan stakeholder untuk menyempurnakan draf, agar tujuan OL CLK tercapai, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang membuka investasi dan menciptakan lapangan kerja, serta melindungi hak pekerja," kata Donny saat dihubungi merdeka.com, Rabu (22/1).
Donny juga membantah tuduhan Faisal yang mengatakan pembahasan RUU diam-diam. Pemerintah pegang prinsip keterbukaan.
"Pemerintah berprinsip penyusunan UU harus menghormati azas keterbukaan informasi dan partisipasi publik," tambah Donny.
Donny menjamin, draf RUU Omnibus Law akan segera disosialisasikan. Namun, dia tak bisa memastikan kapan hal itu dilakukan.
"Belum disosialisasikan secara full dalam bentuk draf. Dalam penyusunan, poin-poin disosialisasikan dalam bentuk matriks, dibahas bersama stakeholders di berbagai kesempatan oleh K/L terkait," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, Faisal menyoroti banyaknya keringanan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada para investor. Misalnya soal pajak. Menurut Faisal, tarif PPh badan akan diturunkan secara bertahap dari 25 persen sampai 20 persen nantinya di tahun 2023.
"Itulah salah satu unsur dari isi rancangan Omnibus Law. Masih banyak lagi keringanan perpajakan lainnya yang tertuang dalam rancangan Omnibus Law," tulis Faisal dalam blog pribadinya, dikutip merdeka.com.
Selanjutnya soal konsesi batubara. Menurut Faisal, bos batubara kini tak perlu lagi khawatir konsesinya tidak diperpanjang. Dengan sangat mudah, lewat Omnibus Law, perpanjangan kontrak bisa dilakukan.
"Perpanjangan kontrak tak perlu lagi lewat lelang. Ongkang-ongkang kaki saja otomatis akan diperpanjang jika masa konsesinya habis," tambah dia.
"Ironisnya, obral buat pengusaha atau investor beriringan dengan rencana pemerintah mencabut subsidi untuk elpiji melon 3 kilogram dan menaikkan iuran BPJS Kesehatan," lanjut Faisal.
Lebih parahnya lagi, informasi yang diperoleh dari Faisal, para perancang RUU Omnibus Law ini dilarang membocorkan draf itu. Bahkan sampai harus tanda tangan di atas materai.
"Sedemikian tertutupnya pembahasan, sampai-sampai yang terlibat dalam penyiapan draf omnibus law haru menandatangani surat pernyataan di atas meterai untuk tidak membocorkan isi rancangan pembahasan kepada pihak ketiga," tutup Faisal.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law
Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaAnies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024
Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca SelengkapnyaIstana Bantah Penunjukkan Budi Arie Jadi Menlu Ad Interim Terkait Isu Menteri Mundur
Surat penunjukkan Menlu ad interim itu ditandatangani oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan mulai berlaku sejak Jumat, 19 Januari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isu Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Basuki Mundur, Ganjar: Pasti Ada Sesuatu
Isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri.
Baca SelengkapnyaBeredar Kabar Sri Mulyani akan Mundur dari Menteri Keuangan
Isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Indonesia Maju diembuskan oleh ekonom senior, Faisal Basri.
Baca SelengkapnyaPerludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaIsu Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Jawaban Gibran
Sri Mulyani dikabarkan tidak masuk dalam menteri Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Cs Diisukan Mundur, Luhut: Tadi Masih Rapat dengan Semua Menteri
Isu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diembuskan ekonom senior Faisal Basri.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law
Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca Selengkapnya