Islah Golkar dan PPP terhambat gara-gara Menkum HAM
Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan perkara dualisme kepengurusan yang terjadi di Partai Golkar dan PPP. MA memvonis memenangkan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan memenangkan PPP kubu Suryadharma Ali (SDA) diwakilkan Djan Faridz.
Namun putusan tersebut rupanya belum mengakhiri perseteruan kedua kubu di Golkar maupun PPP. Ical dan Agung Laksono masih saling klaim, begitu juga dengan Djan Faridz dengan kubu Romahurmuziy (Romi) ngotot masih berhak memimpin partai berlambang Kabah itu.
Golkar sempat menggelar Silatnas untuk melakukan rekonsiliasi jelang pilkada serentak. Namun hal tersebut justru tak menjawab persoalan. Kubu Agung tetap ingin bergabung pemerintah, sementara Ical ingin membawa Golkar tetap di KMP berada sebagai penyeimbang di luar pemerintah.
Wakil Ketua Umum Golkar kubu Ical, Azis Syamsuddin menyalahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai penyebab tak selesainya konflik Golkar. Karena meski sudah ada putusan MA, Surat Keputusan (SK) Menkum HAM tentang pengesahan Golkar kubu Agung Laksono tak kunjung dicabut.
"Iya (meminta Menkum HAM cabut SK Ancol) karena sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA). Kemudian putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri. Putusan itu harus dilaksanakan walaupun ada upaya hukum lain," kata Aziz di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Aziz menyatakan bahwa sesuai putusan MA, kepengurusan Golkar kubu Ical yang sah. Karena itu, dia meminta agar Yasonna mencabut SK pengesahan Golkar kubu Agung Laksono tersebut.
"Kembali ke SK Bali. Betul tetap pakai strukturnya Pak Ical," tuturnya.
Sementara kubu Agung Laksono mendesak agar digelarnya Munas bersama menjawab putusan MA tersebut. Tapi kubu Ical menolak dan tetap keukeuh jika Golkar yang sah adalah di bawah kepemimpinan Ical.
Aziz juga menegaskan, tidak ada Munas yang digelar dalam waktu dekat. Menurutnya jika ada Munas, akan digelar setelah SK Bali habis. "Munasnya nanti 2019. Riau kan sudah Munas di Bali," pungkasnya.
Begitu pula dengan kisruh di PPP.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaPPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar
Golkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Baca SelengkapnyaGibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Ridwan Hisjam soal Jokowi Kader Golkar Sejak 1997, Bikin KTA Tak Susah
Lazimnya, seorang kader yang tergabung di sebuah partai pastinya memiliki kartu tanda anggota (KTA) untuk memastikan dia adalah kader yang sah.
Baca SelengkapnyaKPU Minta Hakim MK Tolak Gugatan AMIN & Sahkan Perolehan Suara Prabowo-Gibran Terbanyak Pemilu 2024
Seperti diketahui, hasil rekapitulasi suara nasional yang dilakukan KPU, perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran 96.214.691 suara.
Baca SelengkapnyaMK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca SelengkapnyaGus Halim: Jokowi Titip Salam ke Cak Imin, Apresiasi Pencapaian Raihan Suara PKB
Jokowi mengapresiasi pencapaian diraih PKB di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya