Ironis, Fadli Zon jadi presiden GOPAC saat DPR mau revisi UU KPK
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan DPR seharusnya membuktikan bahwa institusi itu menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.
"Usulan fraksi-fraksi di DPR mengajukan revisi UU KPK bertentangan dengan The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)," katanya di Gedung Nusantara V, Jakarta, Kamis (8/10) seperti dikutip Antara.
Dia mengatakan DPR saat ini mengikuti GOPAC dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon telah terpilih sebagai Presiden GOPAC sehingga DPR itu harus mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Dia menilai seharusnya DPR satu suara menjadikan institusi itu sebagai garda terdepan untuk kuatkan komitmen melawan korupsi dan menolak revisi UU KPK. "DPR harusnya satu kata karena sudah jadi tuan rumah GOPAC," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, usulan revisi itu salah satunya dari PDIP, namun beberapa waktu lalu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengajukan revisi namun Presiden Jokowi menolaknya.
Dia mempertanyakan mengapa PDIP memaksakan diri menginisiasi mengubah UU KPK sehingga menimbulkan pertanyaan di publik karena mengajukan revisi yang sudah ditolak Presiden.
"Apakah PDIP sudah membicarakan dengan Menkumham dan koreksi pendapat dahulu. Mensesneg Pak Pratikno sudah menyampaikan bahwa pemerintah dalam posisi seperti dulu terkait rencana revisi UU KPK," ujarnya.
Hidayat menilai pemberantasan korupsi harus didorong maksimal, salah satunya sinergi kuat antara KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Menurut dia, apabila itu berjalan maka KPK akan menguatkan institusi lain dalam memberantas korupsi.
"Dan yang penting, keberadaan Dewan Etik KPK agar institusi itu menjalankan kewajibannya secara profesional dan tidak diintervensi kekuatan politik manapun," ujarnya.
Hidayat menilai seharusnya DPR fokus selesaikan pekerjaan rumah selesaikan RUU prioritas dalam Prolegnas 2015 yang jumlahnya 39 RUU. Saat ini baru selesai 3 RUU dan penyelesaian PR itu harus fokus diselesaikan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Deretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024
Sejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDikabarkan Maju Pilgub DKI, Ini Kata Ida Fauziyah
Ida bersyukur bisa lolos ke DPR setelah bertarung di Dapil II DKI. Menurutnya, PKB saat ini masih fokus ke pemilu legislatif.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaGP Ansor Gelar Kongres pada 2 Februari, Jokowi Bakal Hadir Berikan Arahan
Secara teknis, kongres akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca SelengkapnyaDipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnya