Interpelasi Resolusi 1747 Diharapkan Pecahkan Rekor DPR

Kamis, 12 April 2007 19:31 Sumber :
Interpelasi Resolusi 1747 Diharapkan Pecahkan Rekor DPR
Kapanlagi.com
Kapanlagi.com - Pengajuan hak interpelasi oleh DPR tentang dukungan pemerintah terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1747 terkait pemberian sanksi kepada Iran diharapkan menjadi interpelasi pertama yang berhasil dilahirkan DPR.

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Hajriyanto Y Thohari di Karanganyar, Kamis, mengatakan, hingga saat ini sudah ada sekitar 282 anggota DPR yang mendukung diajukannya hak interpelasi.

"Jumlah ini merupakan yang terbesar dalam sejarah parlemen Indonesia. Bahkan, unsur pimpinan dewan juga turut mendukung pengajuan hak interpelasi," katanya.

Menurut dia, jumlah 282 anggota sudah lebih dari cukup, karena sebenarnya syarat untuk mengajukan hak interpelasi setidaknya harus diajukan minimal oleh 13 anggota.

Selain itu, kata dia, konsistensi para anggota dewan yang mendukung hak interpelasi juga tidak perlu diragukan, karena jumlahnya cukup besar.

Menurut dia, sangat aneh jika nanti dalam perjalanannya ada anggota dewan yang bertindak inkonsisten, kemudian mencabut dukungannya terhadap hak interpelasi tersebut.

Ia cukup yakin pengajuan hak interpelasi tentang dukungan pemerintah terhadap resolusi 1747 akan berhasil, meskipun pada pengalaman sebelumnya, DPR gagal dalam pengajuan interpelasi tentang kasus impor beras.

"Kegagalan waktu itu lebih disebabkan oleh kecilnya jumlah anggota yang mengajukan hak interpelasi," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah tidak perlu khawatir dengan interpelasi yang diajukan oleh DPR ini karena interpelasi saat ini berbeda dengan interpelasi yang dilakukan sebelum amandemen UUD 1945.

Sebelum UUD 1945 diamandemen, menurut dia, interpelasi bisa langsung berujung pada menjatuhkan memorandum pada presiden, bahkan pemecatan.

Sedangkan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, lanjut dia, tidak dikenal lagi memorandum yang berujung pada sidang istimewa dan pemecatan presiden.

"Hak interpelasi hanya sebatas meminta keterangan presiden atas kebijakan yang dibuatnya. Sekitar Mei pembahasan hak interpelasi sudah bisa dimulai," ujarnya. (*/rsd)

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini