Inisiator Partai Golkar Indonesia minta maaf ke Agung Laksono

Kamis, 28 Januari 2016 19:06 Reporter : Dieqy Hasbi Widhana
Inisiator Partai Golkar Indonesia minta maaf ke Agung Laksono Agung Laksono. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Inisiator Partai Golkar Indonesia, Wasekjen Partai Golkar kubu Agung Laksono, Samsul Hidayat menyatakan bahwa upaya membentuk Partai Golkar Indonesia pecahan Golkar karena berbeda paham dengan Agung.

"Kami tidak pernah meminta restu beliau (Agung). Karena bagi kami sejak dicabutnya Munas Ancol, kami menghormati Pak Agung. Jadi hubungan kami dengan Pak Agung itu orangtua kami. Tapi kami sudah menyampaikan maksud kami," kata Samsul saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (28/1).

Samsul juga meminta maaf kepada Agung karena akan mendirikan partai baru dengan memboyong sekitar 520 DPD kabupaten kota. "Mohon maaf kepada Pak Agung, kami mungkin akan berbeda pendapat dalam hal penyelesaian konflik di Partai Golkar ini," tuturnya.

Namun Samsul menjelaskan, bahwa tak masalah ada Munas Bersama versi kubu Agung atau Munaslub versi kubu Aburizal Bakrie. Dia juga menerangkan akan membuat partai barunya bergabung lagi jika diperbolehkan ikut Munas. Sebab ketika Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly memperpanjang kepengurusan hasil Munas Riau, maka 520 DPD Golkar tak sah secara hukum.

"Kalau bagi Munas-nya silakan saja. Kami tidak mempermasalahkan Munas, yang kami permasalahan adalah pesertanya. Pesertanya harusnya dari kedua belah pihak, 520 kota kabupaten yang berasal dari (hasil Munas) Bali, 520 yang berasal dari (hasil Munas) Ancol. Dipersatukan," ujarnya.

Sedangkan terkait lahirnya SK Riau, Samsul dengan beberapa rekannya baik kader Golkar maupun Partai Golkar Indonesia akan menggeruduk kantor Yasonna. Dia akan menuntut agar Yasonna membatalkan penghidupan kembali SK Munas Riau.

"Kami akan melayangkan gugatan kepada Menkum HAM minggu depan. Gugatan hukum. Karena menerbitkan SK Riau ini berlawanan dengan hukum, berlawanan dengan undang-undang partai politik. Melahirkan partai itu harus melalui Munas, tidak ada istilah perpanjangan. Harusnya Menkum HAM itu kacamata kuda, yang jadi acuan bukan politik. Ini Menkum HAM diajak berpolitik, enggak boleh dong. Kita akan tuntut membatalkan SK Munas Riau, kita akan gugat," ungkapnya. [rnd]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini