Merdeka.com - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menanggapi kritikan yang dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terhadap DPP Golkar terkait pencabutan dukungan Pilgub Jabar terhadap Ridwan Kamil. Menurutnya kritik JK adalah kritikan seorang senior.

"Pak JK salah satu senior yang memberikan otokritik," kata Dedi di Gedung Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (21/12).

Namun Dedi menjelaskan, perubahan dukungan itu karena ada ketergesa-gesaan dalam pengusungan Ridwan Kamil. Karena, seharusnya sebelum memberikan dukungan harus terlebih dahulu dibicarakan secara musyawarah di internal partai.

"Golkar juga berubah-ubah kan disebabkan keputusannya juga kan terburu-buru awalnya, kan keputusan itu semestinya dibicarakan dulu benar enggak sih mau pasangan gitu loh jangan keputusan diberikan kemudian tidak ada kesepakatan tertulis tentang pasangan," ujarnya.

Pencabutan dukungan terhadap pria yang akrab disapa Kang Emil itu dianggap tidak konsisten dengan kesepakatan awal. Yakni apabila diusung oleh Golkar Emil harus memilih Daniel Muttaqien sebagai wakilnya.

Namun hingga kini Emil tak kunjung mendeklarasikan Daniel sebagai wakilnya di Pilgub Jabar. Sebab itulah Golkar mencabut dukungannya.

Terkait pemilihan wakil dan calon gubernur, kata Dedi, haruslah dilakukan dengan cepat paling tidak sebelum pendaftaran bursa pilkada 2018. Hal itu dilakukan tentu demi kebaikan Golkar sendiri.

"Bagaimana kalau diputuskannya misalnya tanggal 7 Januari menjelang pendaftaran, bisa tidak kebagian calon itu partainya. Itulah yang disebut partai harus hati-hati dalam membuat keputusan," tandasnya.

Untuk diketahui, Wakil Presiden JK memberikan komentar pedas soal pencabutan dukungan tersebut. Menurutnya, langkah Golkar itu bisa berdampak pada kredibilitas partai.

"Kalau Golkar sudah keluarkan rekomendasi (lalu) suka mengubah, orang (nanti) tidak (menghormati keputusan Golkar). (Warga pasti berpikir) Eh nanti ubah lagi, jadi jangan selalu begitu. Itu nanti kredibelnya (negatif)," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (19/12).