Ini pertimbangan Demokrat akhirnya putuskan dukung Prabowo-Sandi
Merdeka.com - Partai Demokrat akhirnya memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat Majelis Tinggi Demokrat di kediaman SBY, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/8).
Anggota Majelis Tinggi Demokrat, Ee Mangindaan menceritakan proses keputusan partainya mendukung Prabowo-Sandi. Awalnya, pada sidang Majelis Tinggi Demokrat pertama, partainya membuka peluang sebesar-besarnya untuk mendukung Jokowi atau Prabowo atau poros ketiga.
Kemudian, dalam sidang Majelis Tinggi Demokrat kedua yakni 29 Juli, Demokrat melakukan survei. Hasilnya, dari aspirasi yang terhimpun, kader Demokrat lebih memilih mendukung Prabowo.
"Kami membahas tentang hasil survei internal Partai Demokrat, yang melibatkan para kader di berbagai tingkatan baik dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan daerah sampai ke bawah, termasuk angota DPR, DPRD. Hasil survei internal menunjukan 62 persen mendukung Pak Prabowo Subianto, 38 persen dukung Pak Jokowi,"
"Atas dasar ini dan sejumlah pertimbangan lainnya, majelis tinggi partai memutuskan melakukan penjajakan koalisi dengan bapak Prabowo Subianto," kata Mangindaan.
Hingga pada akhirnya, pagi ini Majelis Tinggi kembali menggelar sidang. Dalam sidang ini memutuskan untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 tahun depan.
"Sidang pagi ini memutuskan untuk mengusung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Partai Demokrat memandang bahwa keputusan ini akan semakin perkuat dukungan pasangan terhadap capres-cawapres, Prabowo-Sandiaga Uno untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019 mendatang, sekaligus mengawal harapan rakyat Indonesia," kata Mangindaan diiringi tepuk tangan para petinggi Demokrat yang hadir.
Sebelumnya, hubungan Gerindra dan Demokrat sempat memanas. Malah Wasekjen Demokrat, Andi Arief menuding Prabowo jenderal kardus.
Dia menuding, Sandiaga Uno memberikan Rp 500 miliar kepada PKS dan PAN demi kursi cawapres. Namun tudingan itu dibantah PAN dan PKS. Bahkan Andi diancam akan dilaporkan ke polisi.
Waketum Demokrat Syarief Hasan juga menyayangkan pemilihan Sandi sebagai cawapres. Menurut dia, Prabowo tidak transparan dalam memilih cawapres.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaAHY: Demokrat Tak Menuntut Jatah Menteri, Prabowo Pemimpin yang Punya Komitmen
AHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.
Baca SelengkapnyaJika Terpilih Presiden, Prabowo Janjikan AHY Posisi Sangat Strategis dan Penting
Prabowo Subianto menjanjikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jabatan sangat penting dan strategis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sinyal Pertemuan Prabowo - Megawati Semakin Kuat, Waketum Gerindra Ungkap Pesan Ini
Sinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca SelengkapnyaReaksi Santai Anies Soal Prabowo Diberi Jokowi Pangkat Jenderal Kehormatan
Pemberian pangkat jenderal kehormatan itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaAHY Mengaku Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaik Demokrat untuk Bantu Pemerintahan Mendatang
Posisi Partai Demokrat di pemerintahan saat ini diharapkan AHY mampu membantu kabinet Prabowo-Gibran ke depan.
Baca SelengkapnyaDemokrat Ungkap Makna Pertemuan Prabowo dan SBY di Cikeas Semalam
Prabowo berkunjung ke kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat, pada Jumat (12/4) malam.
Baca SelengkapnyaJelang Debat Pertahanan, Sekjen PDIP: Apa Prestasi Prabowo Sebagai Menhan?
Gagasan yang digaungkan oleh Ganjar Pranowo berbeda dengan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSandiaga Uno Bertemu Prabowo, Gerindra Sebut Sinyal Rekonsiliasi
Pertemuan Sandiaga Uno dengan Prabowo tak bisa dilepas dari gestur politik.
Baca Selengkapnya